tirto.id - Sebanyak 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dipersoalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena tercatat dengan tiga tanggal kelahiran yang sama. BPN menyebut temuannya ini sebagai ketidakwajaran.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, memang ada pemilih yang tanggal dan bulan lahirnya sama sebagaimana ditemukan BPN. Namun, Viryan menyebut data tersebut bukanlah data invalid.
"Pemilu sebelumnya sudah ada seperti ini, 2014 juga seperti itu. Dengan demikian, ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Berdasarkan temuan KPU, data tersebut hanya fenomena dalam kegiatan administrasi kependudukan. Ia tak setuju bila fenomena ini dianggap DPT ganda yang menyebabkan adanya potensi kecurangan.
"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya," tuturnya.
KPU, lanjut Viryan memang mencatat ada potensi DPT ganda, namun jumlahnya tak sampai yang ditemukan BPN. Menurut Viryan, jumlahnya hanya sekitar 775 ribu dan langsung dicoret bila telah ditemukan.
Kata Viryan, KPU sudah menyampaikan data-data pemilih yang seperti ditemukan BPN kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri agar bisa diklarifikasi.
"Pekan lalu, saya datang ke Dukcapil untuk mengkonfirmasi beberapa hal, terutama soal WNA yang masuk DPT juga mengkonfirmasi data soal tanggal lahir tersebut," ujar Viryan.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU untuk mengadukan temuan adanya 17,5 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang dianggap tak wajar.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, data pemilih tak wajar yang ditemukan tersebut didapat berdasarkan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB2) oleh tim IT BPN.
"Menurut kami, BPN, tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid," ujar Hashim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan itu ditinjau dari kesamaan tanggal lahir. Adik Prabowo Subianto itu merinci sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Alexander Haryanto
