Kepercayaan ke KPU Rendah: Tanda Upaya Delegitimasi Berhasil?

Oleh: Bayu Septianto - 11 Maret 2019
Dibaca Normal 2 menit
Pendukung Prabowo memiliki tingkat kepercayaan yang rendah kepada KPU dibandingkan kubu Jokowi-Ma'ruf. Apa sebabnya?
tirto.id -
Para pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dianggap tidak terlalu percaya dengan profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Anggapan ini datang dari simpulan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Pemilih Prabowo-Sandi lebih negatif menilai penyelenggara pemilu. Ini jadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019) kemarin.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai hasil survei tersebut membuktikan keberhasilan narasi yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga untuk menyangsikan profesionalitas penyelenggara Pemilu.

"Bahwa upaya untuk tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, berdasarkan survei itu terbukti," kata Veri kepada reporter Tirto, Senin (11/3/2019).


Namun, menurut Veri hasil survei ini sebaiknya ditanggapi positif oleh KPU dan Bawaslu untuk evaluasi dalam meningkatkan kinerjanya sehimgga kepercayaan publik bisa meningkat.

"Ini sebagai sinyal bagi KPU dan Bawaslu untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggara," kata Veri.

Ace Hasan Syadzily, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf menuding kubu Prabowo-Sandiga memang doyan mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Ia mencontohkan sejumlah isu yang digulirkan kubu 02 mulai dari tujuh kontainer kertas suara sudah tercoblos, kotak suara berbahan kardus, dan terakhir demonstrasi yang dipimpin Amien Rais soal IT KPU yang menurutnya bermasalah.

Kata Ace, hal ini mengingatkan model propaganda kampanye Donald Trump di Amerika Serikat yang juga melakukan delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

"Mereka membentuk opini bahwa terjadi berbagai kecurangan dalam persiapan hingga pencoblosan pemilu untuk mendelegitimasi Hillary dan Partai Demokrat sebagai partai petahana," jelas Ace kepada reporter Tirto.

Politikus Partai Golkar itu meminta tak ada lagi upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu, kata Ace sama saja dengan tidak mempercayai mekanisme demokrasi.

"Jangan dulu melemparkan tudingan ketidaknetralan penyelengara pemilu padahal perlombaan intinya belum dilaksanakan," ucap Ace.

Namun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Ahmad Riza Patria tak terima dengan anggapan pihaknya doyan mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Ia mengklaim pihaknya justru mengapresiasi kerja KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

"Tak benar ya, kami apresiasi kerja Bawaslu dan KPU, justru kami apresiasi," ujar Riza saat ditemui di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senim (11/3/2019).


Riza menilai isu-isu pemilu yang dilontarkan kubunya justru upaya membantu dari beragam tuduhan yang spekulatif.

BPN Prabowo-Sandiaga, lanjut Riza kerap menyerahkan data-data temuan tersebut ke KPU, dan ia pun mengapresiasi KPU yang merespon positif temuan-temuan tersebut.

"Kerja keras kami dibuktikan dengan temuan-temuan yang positif. Justru kamo mendorong temuan-temuan seperti ini agar penyelenggaran pemilu bisa berjalan baik," jelas Riza.

KPU Akui Ada Upaya Delegitimasi


Komsioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan upaya delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu memang terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Maraknya hoaks, kata Wahyu merupakan salah satu indikator upaya delegitimasi ini terus terjadi sampai sekarang.

"Yang memang ini suka tak suka, ada oknum tertentu yang sengaja produksi hoaks untuk delegitimasi pemilu," jelas Wahyu dalam acara diskusi bertema Menjamim Legitimasi Pemilu di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Wahyu bahkan menyesalkan hoaks ini begitu cepat mempercayai masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap lembaganya semakin tergerus.

"Dan bahayanya berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei bahwa masyarakat itu mulai percaya dengan berita hoaks. Masyarakat tertentu sebagian kecil percaya. Tentu ini menyedihkan," pungkas Wahyu.

Survei SMRC kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia menyatakan pemilih Jokowi-Ma'ruf lebih yakin dengan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu. Sebanyak 15,4 pemilih Jokowi-Ma'ruf menyatakan sangat yakin dan 74,4 persen cukup yakin KPU dapat menyelenggarakan pemilihan umum sesuai aturan.

Sementara, bagi pemilih Prabowo-Sandi sebanyak 11,4 persen menyatakan sangat yaki dan 52,6 persen menyatakan cukup yakin KPU bisa bersikap profesional. Namun, sebesar 21,7 persen menyatakan kurang yakin. Lalu, ada 3,6 persen yang tidak yakin sama sekali. Kemudian, 10,7 persen tidak menjawab.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto
(tirto.id - Politik)

Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Jay Akbar
DarkLight