tirto.id - Tanggal 15 November diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Palestina. Bagaimana kisah deklarasi kemerdekaan yang diumumkan di Aljazair pada 1988 itu?
Status Palestina sebagai sebuah negara merdeka masih diperdebatkan hingga sekarang.
Banyak negara, terutama yang menjadi bagian dari OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN sudah mengakui dan mendukung penuh Palestina.
Namun demikian, banyak juga pihak yang belum mengakui mereka sebagai negara yang merdeka, seperti AS, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, hingga Jepang.
Situasi konflik dengan Israel semakin membuat wilayah Palestina menjadi mengecil hingga tinggal menyisakan kawasan Jalur Gaza dan Tepi Barat saja.
Kisah Deklarasi Negara Palestina 15 November 1988
Negara Palestina sejatinya pernah melakukan deklarasi kemerdekaan pada 15 November 1988 di Algiers, Aljazair, alias bukan di Palestina.
Deklarasi ini dilakukan oleh Dewan Nasional Palestina atau Palestine National Council (PNC), sebuah badan legislatif milik Palestine Liberation Organization (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina.
PNC menggelar sidang ke-19 pada tanggal 15 November 1988 di Algiers, Aljazair. Deklarasi kemerdekaan disusun oleh 2 tokoh PNC. Pertama, Mahmoud Darwish (1941-2008).
Ia menuliskan teks asli dalam bentuk bahasa Arab. Yang kedua adalah Edward Said (1935-2003). Edward terlibat dalam mengalihbahasakan ke dalam bentuk bahasa Inggris.
Menurut data yang dinukil dari www.carim.org, deklarasi ini juga memuat pengakuan atas keputusan Majelis Umum PBB terhadap Resolusi 181 tahun 1947, yang membagi Palestina menjadi dua negara dan memberikan dasar hukum bagi hak rakyat Arab Palestina atas kedaulatan nasional dan kemerdekaan.
Pengakuan PLO atas Resolusi 181 itu bersamaan dengan pengakuan atas Resolusi 242 dan 338 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB sebagai dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Hal ini bisa mengisyaratkan penerimaan resmi Palestina atas solusi dua negara. Lewat kompromi politik tersebut, mereka sudah siap merelakan 78 persen tanahnya menjadi milik Israel.
Dengan kata lain, Palestina hanya kebagian 22 persen saja atas wilayahnya, yang mencakup Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.
Deklarasi kemerdekaan diumumkan Yasser Arafat pasca Yordania menarik diri dari Tepi Barat. Mereka melakukannya tepat setahun setelah masa Intifada Pertama yang dilakukan rakyat Palestina terhadap Israel pada Desember 1987.
Setelah acara deklarasi yang sempat diwarnai masa Intifada, hal ini mendorong terciptanya Perjanjian Oslo 1993 dan dimulainya babak baru antara Palestina dan Israel.
Namun demikian, dilaporkan Newarab.com, eksistensi "Negara Palestina" justru tidak diakui dan tidak disebutkan dalam kerangka keputusan Perjanjian Oslo. Pemerintah Palestina di Ramallah juga dianggap tidak memiliki kemampuan berarti dan semakin memperparah konflik di internal Palestina sendiri.
Mahmoud Abbas, penerus Yasser Arafat yang berasal dari Fatah, bahkan sempat memutus pasokan listrik ke Gaza demi menekan Hamas, salah satu faksi saingannya. Ia melakukannya dengan cara memotong pembayaran ke perusahaan listrik nasional Israel, Israel Electric Corporation (IEC).
Meskipun sudah mendeklarasikan kemerdekaan, situasi di Palestina tetap saja memburuk. Pemukiman ilegal terus dilakukan Israel, pendudukan dan pengepungan terhadap hampir dua juta warga, serta hak-hak dan kebebasan warga yang ditindas pemerintah di Tel Aviv maupun Ramallah.
30 tahun setelah merdeka atau pada 2018 lalu, media Anadolu menuliskan Palestina terus menghadapi masa-masa sulit akibat pendudukan Israel dan bias pro-Israel dari banyak negara Barat.
Sudah ada 140 negara yang telah mengakui Palestina. Akan tetapi, perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang sesungguhnya masih menghadapi banyak tantangan. Ribuan rakyat Palestina terbunuh akibat konflik dan ratusan ribu lainnya terusir dari tanah sendiri.
Di tengah situasi yang terus memanas dengan Israel, rakyat Palestina tetap melanjutkan perjuangan menjadi negara yang benar-benar merdeka dengan ibukota di Yerusalem Timur dan wilayah terdiri dari Tepi Barat serta Jalur Gaza.
