Masuk tirto.id
tirto.id - Hasil survei yang dilakukan lembaga Media Survei Nasional (Median), menunjukkan sebanyak 73,3 persen responden tidak setuju apabila Indonesia harus membayar iuran mencapai Rp17 triliun untuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, mengatakan penolakan terhadap skema iuran menjadi salah satu temuan paling dominan dalam survei yang dilakukan pada 10 hingga 14 Februari 2026, melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada 1.200 pengguna aktif media sosial berusia 17–60 tahun di seluruh Indonesia.
“Sebanyak 73,3 persen responden tidak setuju jika Indonesia harus membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun untuk menjadi anggota permanen Board of Peace,” ujar Rico Marbun dalam pemaparan hasil survei secara daring, Senin (23/2/2026).
Menurut Rico, besarnya nominal iuran memicu kekhawatiran publik terhadap efektivitas dan urgensi keanggotaan BoP.
“Mayoritas responden menilai angka itu terlalu besar dan perlu dipertimbangkan kembali,” katanya.
Selain persoalan iuran, survei juga mencatat 50,4 persen responden menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung dalam BoP. Sementara 34,8 persen menyatakan setuju dan 14,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Rico menjelaskan, penolakan terhadap iuran tidak terlepas dari persepsi publik mengenai keberpihakan forum tersebut.
“Sebanyak 67,7 persen responden setuju bahwa Board of Peace lebih menguntungkan Amerika Serikat dan Israel dibanding Palestina,” ujarnya.
Alasan pemborosan anggaran negara menjadi salah satu pertimbangan utama responden dalam menolak iuran untuk BoP.
"Penolakan utama didorong oleh kekhawatiran akan dominasi Amerika/Israel sebesar 14,6% dan keberatan terhadap biaya iuran sebesar Rp17 triliun sebesar 9,6%, serta Palestina belum merdeka 6,8%," terang Rico.
======
Hanang Septioyudho berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.
Editor: Bayu Septianto
