tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar bakal habis pada September dan Oktober 2022. Hal ini tidak terlepas dari realisasi kuota untuk Pertalite sudah melampaui tinggi.
Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter (KL) pada 2022. Namun, hingga Juli 2022 realisasi konsumsi Pertalite di masyarakat sudah mencapai 16,84 juta KL.
"Setiap bulan 2,4 juta KL. Kalau ini diikuti, bahkan akhir September ini habis untuk [kuota] Pertalite," ujarnya dikutip Jumat (26/8/2022).
Sementara untuk Solar, pemerintah telah menetapkan kuota sebanyak 14,91 juta KL untuk 2022, tetapi realisasi konsumsinya sudah mencapai 9,88 juta KL hingga Juli 2022. Jika mengikuti tren konsumsi, maka sebelum akhir tahun kuota Solar sudah habis.
"Jadi kalau ikuti tren ini, bulan Oktober habis kuotanya itu (Solar)," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite. BBM bersubsidi ini sudah membebani APBN dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.
“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” seru Puan dalam siaran persnya, dikutip Sabtu (13/8/2022).
Dia mengatakan konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022. Adapun hingga Juli lalu, konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.
Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan. Untuk itu, lanjut Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.
"Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan Pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucap politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Puan mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta ini, agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa tetap mengakses BBM bersubsidi. “Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” sebut Puan.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
