tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima hasil audit keuangan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
Hasil audit tersebut mencakup total tagihan dan pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan pada periode Januari-Juli 2018, serta potensi arus tagihan pada Agustus-Desember 2018.
Audit keuangan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tersebut dilakukan guna mencari solusi untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Berdasarkan rapat tingkat menteri pada 9 Agustus 2018 lalu, pemerintah memang baru akan memutuskan langkah penyelamatan terhadap BPJS Kesehatan setelah mempelajari hasil audit.
“Ada beberapa pos yang ternyata mengalami penurunan, terutama terhadap tagihan-tagihan dari berbagai pusat kesehatan. Nanti kita lihat, tapi cukup signifikan,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta pada Senin (27/8/2018).
Upaya untuk menutup defisit itu bakal dilakukan melalui bauran kebijakan sebagaimana telah direncanakan. Sri Mulyani mengatakan dalam bauran kebijakan tersebut, ada kucuran dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta ada juga yang berasal dari BPJS Kesehatan sendiri.
Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap agar dari bauran kebijakan yang diupayakan dapat memperbaiki tata kelola dan membangun sistem pada BPJS Kesehatan. Sri Mulyani pun mengatakan agar BPJS Kesehatan dapat mengendalikan sistem pembiayaan mereka, membenahi manajemen tagihan, serta memperbaiki sinergi kebijakan dengan Kementerian Kesehatan.
“Jadi bauran itu masing-masing akan kita coba lakukan untuk bisa menjaga agar BPJS Kesehatan dapat sustainable tapi tata kelolanya juga baik,” ujar Sri Mulyani.
Kendati demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara rinci kapan Kementerian Keuangan bakal mengadakan rapat lagi untuk membahas defisit BPJS Kesehatan. Padahal menurut rencana, seharusnya pembahasan itu dilakukan dalam minggu ini.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri
