Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menghapus sebanyak 145 regulasi yang selama ini dinilai menghambat kelancaran distribusi pupuk bersubsidi ke petani.
Langkah deregulasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan pupuk dapat sampai ke petani tepat waktu dan sesuai musim tanam.
“Sebanyak 145 aturan telah dihapus. Dengan demikian, distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan langsung ke petani, tepat waktu dan tepat tanam,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK III, Senin (28/7/2025).
Bendahara Negara menjelaskan, kebijakan ini turut menopang peningkatan produksi beras nasional. Hingga Juni 2025, produksi beras mencapai 19,09 juta ton atau tumbuh 13,2 persen secara kuartalan (c-to-c).
Langkah pemerintah tidak berhenti pada deregulasi pupuk. Untuk memperkuat cadangan pangan, pemerintah juga telah menggelontorkan investasi non-permanen senilai Rp16,6 triliun ke Perum Bulog pada semester I 2025. Dana ini digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras saat musim panen dan mencegah kerugian di tingkat petani.
“Di sisi lain, harga di tingkat konsumen juga tetap terjaga, tidak naik,” ujar Sri Mulyani.
Selain beras, penguatan peran Bulog juga dilakukan untuk komoditas jagung. Pemerintah berharap, berbagai langkah ini dapat memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
"Dengan kinerja di sektor tanam panganan beras tersebut maka pertumbuhan sektor pertanian agrikultur di triwulan 1 2025 mencapai 10,52 persen year on year," ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
