tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai bahwa aksi pamer harta di sosial media perlu dihentikan. Ia menilai hal tersebut tidak etis, tetapi sulit untuk diproses hukum.
“Itu tidak etis juga ya, yang pamer di sosmed tuh supaya dihentikan. Kalau mau memeriksa sosmed, kalau misal disuruh periksa ke penegak hukum, kan, ndak mungkin. Di sosmed kok diperiksa, kecuali ada kasus,” kata Mahfud MD usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Mahfud MD juga menganggap positif kepada warga yang mulai membuka harta kekayaan pejabat. Ia mengaku akan membuka juga dan tidak takut dengan dampak yang ada.
“Bagus. Kenapa? Kalau saya nggak takut,” kata Mahfud.
Akan tetapi, Mahfud MD menilai, temuan-temuan tersebut tidak bisa ditangani olehnya. Ia menilai temuan tersebut bisa ditangani KPK maupun Kementerian PANRB.
“Itu, kan, urusan KPK ya, kemudian MenpanRB, saya kira akan melakukan itu. Kalau bagi saya sih bagus, kalau itu bidang saya, akan saya langsung laksanakan, tapi kan bukan bidang Kemenkopolhukam,” kata Mahfud.
Sementara itu, MenpanRB Azwar Annas menegaskan bahwa sikap pemerintah akan sesuai arahan Presiden Joko Widodo jika ada yang pamer harta.
“Tadi Pak Presiden sudah memberikan arahan ya, tadi disampaikan supaya ini dijaga supaya tidak pamer di IG dan sebagainya. Jadi saya kira Bapak Presiden sangat tegas tadi memberikan arahan kepada KL [kementerian/lembaga] dan ASN untuk lebih memahami, membangun kebersamaan bersama rakyat,” kta Azwar usai rapat.
Eks Bupati Banyuwangi itu mengaku, para pemimpin kementerian dan lembaga akan menyampaikan arahan Presiden di 2023.
“Arahan presiden sudah jelas. Nanti kita akan menyampaikan arahan presiden tahun ini,” kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
