tirto.id - Rabu, 15 Maret 2017, sepakbola Indonesia jadi sorotan media internasional. Resminya Michael Essien berkostum Persib Bandung jadi perbincangan hangat media asing macam BBC, ESPNFC, The Guardian, The Sun, Daily Mail hingga Reuteurs. Semua pemberitaan memuat sentimen positif.
Selang sebulan kemudian, 18 April, kabar Essien kembali diperbincangkan heboh media luar negeri. Namun tak ada lagi ulasan positif.
"Essien & Cole face jail for breaking Indonesian Immigration laws," tulis Goal.com.
"Michael Essien and Carlton Cole ‘facing jail sentence’ after breaking strict Indonesian immigration laws," judul The Sun.
Semua media mencibir kasus imigrasi yang menerpa Essien. Di berita itu dilaporkan Essien bermain di Indonesia secara ilegal dan terancam hukuman penjara atau dideportasi oleh pihak imigrasi.
Pemicu kegaduhan ini dari Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang ternyata belum diterima mayoritas pemain asing. Ini ironis. KITAS ialah syarat wajib yang mesti dimiliki setiap pemain asing sebelum bermain di liga Indonesia. Masalah jadi pelik ketika Liga 1 sudah berjalan satu pekan dan pemain asing ini sudah diturunkan klub masing-masing.
Peringatan BOPI Diabaikan
Kurang dari dua minggu sebelum peluit perdana Liga 1 ditiup, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sudah mewanti-wanti 18 klub untuk tidak menurunkan pemain yang belum memiliki KITAS.
M. Noor Aman, Ketua Umum BOPI, menyatakan pesepakbola asing yang dimainkan sebelum memiliki KITAS bisa langsung dideportasi. Aman juga mengaku sudah berkoordinasi dengan imigrasi dan kepolisian. Hal ini menurutnya sejalan dengan peraturan undang-undang untuk tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.
“Bila pemain tidak memiliki KITAS, tidak boleh bermain. Jika pemain itu hanya memiliki visa kunjungan, dia tetap tidak boleh bermain,” kata Aman di Kantor Kemenpora, Senin (3/4).
Di tempat yang sama PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 setuju dengan ancaman BOPI. Mereka berkomitmen melarang pesepakbola asing bermain tanpa KITAS.
PT LIB sadar KITAS bukan sekadar perkara kertas. “Untuk KITAS kami commit. Kalau tidak ada KITAS, pemain asing tidak boleh main karena kita bicara bahwa liga harus patuh kepada hukum negara,” kata Tigorshalom Boboy, kepala operasional PT LIB.
Tiga hari sebelum Liga 1 dimulai, reporter Tirto menjumpai CEO PT LIB Risha Adi Wijaya di kantornya di kawasan Kuningan Jakarta. Ketika itu Risha mengakui pihaknya baru bisa mengumpulkan 75 persyaratan administratif klub yang diminta BOPI. Namun, ia berjanji untuk menyelesaikan seluruh persyaratan, termasuk KITAS pemain asing.
“Kami coba usahakan sebelum kick-off sudah selesai,” ujarnya.
Tapi ancaman BOPI maupun komitmen PT LIB tidak mengubah keadaan. Para pemain asing, termasuk mereka yang bergelar marquee player, bisa melenggang di lapangan mengolah si kulit bundar tanpa perlu mematuhi aturan perundangan dan regulasi yang dibuat PSSI.
Ketua Umum Asosiasi Pemain Profesional Indonesia Valentino Simanjuntak mengatakan pesepakbola asing bermain tanpa mengantongi KITAS sudah terjadi jauh hari. Namun baru mendapat sorotan karena kehadiran Essien dan Carlton Cole di Persib Bandung. Dan ini bukan salah mereka.
Saat dihubungi reporter Tirto, Valentino mengatakan klub adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengurusan KITAS pemain asing.
“Namanya pemain (asing) datang ke sini, hak dan kewajibannya jelas. Urusan dia sudah ada izin atau belum, itu klub yang mengatur,” katanya.
Pengalaman Andik dan Dedi Kusnandar di Malaysia
Soal legalitas pemain asing ini, Indonesia bisa berkaca dari negeri tetangga: Malaysia.
Gelandang Persib Dedi Kusnandar yang pernah membela Sabah FA menuturkan saat kontrak sudah diteken, pengurusan legalitas selalu diprioritaskan terlebih dahulu. Alhasil, pengurusan KITAS di Malaysia relatif lebih cepat dan mudah.
"Kalau surat adminstrasi lengkap, ada komunikasi antara pemain dengan klub. Cepat juga kalau kita saling komunikasi," ujarnya kepada Tirto.
"Intinya pas liga berjalan, pertandingan awal sudah beres, tidak ada masalah," kata Dedi.
Hal sama diungkap Andik Vermansyah. Arek Suroboyo yang kini bermain di Selangor FA ini menjelaskan selama hampir empat tahun di Malaysia, ia tak pernah mendapat kesulitan berarti mengurus KITAS.
"Yang urus semua manajer saya, Muly Munial, dan pengurus Selangor FA. Enggak ada kesulitan. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik," kata Andik.
"Terkait kasus yang sekarang ramai di Indonesia ... saran saya patuhilah kontrak-kontrak dan selalu utamakan profesional."
Budiarto Shambazy, wartawan Kompas sekaligus pengamat sepakbola, mengatakan persoalan KITAS menggambarkan karut-marutnya dunia sepakbola Tanah Air. Tertib administrasi belum menjadi bagian penting dalam usaha membangun industri.
“Memang itu sudah lama menjadi penyakit di dunia sepakbola kita,” kata wartawan senior Kompas tersebut.
PSSI Condong Memberi Aturan Longgar
Kegaduhan soal KITAS kali pertama dilontarkan BOPI. Tiga hari setelah pekan pertama Liga 1 berjalan, BOPI angkat suara bahwa ada 25 pemain asing dari 10 klub yang bermain di Liga 1 tanpa legalitas yang jelas.
BOPI menyeret kasus ini ke Kementerian Tenaga Kerja dan Ditjen Imigrasi. Dari sinilah wacana deportasi dan pemenjaraan yang diberitakan media-media asing itu mencuat.
Polemik tentang KITAS akhirnya memaksa Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi angkat bicara. Alih-alih mengakui adanya kesalahan, panglima Kostrad berpangkat letnan jendral ini justru terkesan mencari pembenaran dan siap pasang badan membela klub-klub yang mengabaikan peraturan.
Dalam bahasa Edy, pemain asing yang bermain tanpa memegang KITAS bukan berarti menyalahi regulasi. Ini hanya masalah komunikasi.
“Jangan salahkan klub-klub itu, salahkan saya. Kebetulan mereka meminta izin kepada saya. Dan saya mengizinkan mereka. Kami sudah berkomunikasi dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia,” ujarnya Edy seraya berjanji segera menyelesaikan persoalan KITAS.
PT Liga Indonesia Baru selaku regulator sadar kesalahan ini tetapi, menurut direktur Risha Adi Wijaya, mereka juga tak ingin merugikan klub-klub yang telah membayar pemain asing terutama yang sudah mendatangkan marquee player.
Setelah gaduh-gaduh ini memanas, multi-lembaga yang terlibat akhirnya menggelar rapat.
PSSI, BOPI, PT LIB, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga duduk bersama pada 20 April lalu.
Hasil dari pertemuan ini adalah pemerintah akan mempermudah perizinan bagi pemain sepakbola asing.
“Semangatnya adalah sepakbola nasional harus maju,” kata Direktorat Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker, Maruli A. Hasoloan dalam keterangan tertulis kepada redaksi Tirto.
Friement S. Aruan, Sekretaris Ditjen Imigrasi Kemenkumham menilai keliru jika KITAS dijadikan acuan mempekerjakan pesepakbola asing. Menurutnya, sebelum KITAS diurus, pihak klub mesti lebih dulu mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kemenaker untuk selanjutnya mendapatkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Setelah mendapatkan IMTA, klub mengajukan permohonan Visa Izin Tinggal Sementara (VITAS) dan Izin Tinggal Sementara (ITAS) ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham, yang wajib ditembuskan kepada BOPI dan Kemenpora sebagai bahan pengawasan di lapangan.
“KITAS akan turun jika sudah ada IMTA,” kata Friement.
Dan memang dua hari setelah rapat kompromistis itu digelar, Kemenaker langsung menerbitkan 12 IMTA bagi pesepakbola asing Liga 1. Nama Essien dan Cole masuk dalam daftar ini.
Situasi Terbaru Izin Bermain Pemain Asing
Pada 25 April, data IMTA terbaru diterima oleh redaksi Tirto. Muncul 23 nama baru. Nama pemain yang diklaim sebagai marquee yang masuk adalah Juan Pablo Pino (Arema FC), Mohammad Sissoko (Mitra Kukar), dan Anmar Almubaraki (Persiba Balikpapan).
Sampai kemarin sore (27 April 2017), sekitar pukul 16.30 WIB, redaksi Tirto meminta data terbaru IMTA kepada Kemenaker, tetapi yang diberikan masih sama seperti tiga hari lalu. Jika data IMTA ini belum berubah, penampilan beberapa marquee player pada pekan ketiga Liga 1 akan berpotensi ilegal.
Nama pemain berstatus marquee seperti Wiljan Pluin (PSM Makassar), Shane Smeltz (Borneo FC), Didier Zokora (Semen Padang), Nick van der Velden (Bali United), Paulo Sergio Moreira Gonçalves (Bhayangkara FC), Elio Martins (PS TNI), Tijani Belaïd (Sriwijaya FC) belum masuk dalam daftar yang mendapatkan IMTA.
Sekjen BOPI Heru Nugroho menegaskan tak ada toleransi lagi bila aturan izin tinggal pemain asing dilanggar klub.
"Sesuai kesepakatan dengan BOPI dan hasil rapat di Kemenaker yang lalu, mereka belum boleh turun dulu sebelum pegang KITAS atau minimal IMTA," tuturnya.
"Kalau tetap nekat, sanksinya bisa dideportasi," kata Heru.
Joko Driyono, wakil Ketua Umum sekaligus pelaksana tugas Sekjen PSSI, yang mengatakan para pemain asing "harus ada IMTA" kendati wewenang sanksi diserahkan kepada Depnaker dan imigrasi.
Meski begitu, Win Bernardino, manajer Semen Padang yang mendatangkan Didier Zokora, tetap kukuh bakal menurunkan pemain asal Pantai Gading itu meski belum pegang IMTA pada pekan ketiga kompetisi Liga 1.
"Sudah diizinkan oleh PT Liga dan PSSI. Semua pemain kita bisa diturunkan sampai tanggal 15 Mei (selama proses pengurusan)," jawabnya.
Wim berpegang pada janji PT Liga, yang mengizinkan para pemain asing meski tetap merumput betapapun melanggar aturan tenaga kerja dan mendapat ancaman deportasi dari pihak imigrasi.
Hal sama terjadi pada Bali United, yang mendatangkan Nick van der Velden, marquee player mereka. Kepala eksekutif Bali United Yabes Tanuri mengatakan proses IMTA tengah diurus.
Bila ada tindakan sanksi dari pihak imigrasi, ia menyerahkan urusannya kepada PSSI, yang condong lebih lunak dan membiarkan masalah izin pemain asing dibuat longgar.
Sekretaris Menpora Gatot S. Dewabroto menegaskan, bila pemain tak memegang IMTA, si pemain dilarang tampil di rumput hijau.
Jika klub tetap membandel, Gatot berkata bahwa urusannya tidak dengan Kemenpora lagi tetapi dengan Ditjen Imigrasi dan Kemenaker.
"IMTA dan KITAS itu syarat wajib," ujat Gatot.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Fahri Salam
