tirto.id - Enam jenderal Peru ditangkap oleh unit anti korupsi Jaksa Agung pada Senin, 26 Desember 2022 di tengah penyelidikan atas tuduhan transaksi pemerintahan mantan Presiden Pedro Castillo dalam mempromosikan polisi dan perwira militer.
Seperti diberitakan Reuters, menurut unit anti korupsi itu, polisi juga menyita “dokumen dan perangkat” selama penggerebekan di rumah mantan Menteri Pertahanan Walter Ayala.
"Enam dari mereka yang diselidiki ditangkap. Prosesnya ... termasuk 26 penggerebekan di seluruh negeri," kata kantor Jaksa Agung di Twitter.
Menurut kantor Jaksa Agung, enam jenderal yang ditahan itu sedang diselidiki karena "diduga telah membayar untuk naik pangkat pada tahun 2021 dengan otorisasi mantan Presiden Pedro Castillo."
Mantan Menteri Pertahanan Ayala mengkritik kasus penangkapan para jenderal dan penggeledahan di rumah itu.
"Ini tidak perlu, karena mereka belum menemukan apa pun," kata Ayala kepada wartawan. "Penyelidikan ini sudah lebih dari satu tahun ... ini adalah pertunjukan."
Awal Mula Tuduhan dan Kerusuhan di Peru
Seperti diberitakan DW, pada bulan November, mantan jenderal angkatan darat Peru, Jose Vizcarra dan eks komandan angkatan udara Jorge Chaparro menuduh dan mengaku telah ditekan oleh pemerintahan Castillo agar mempromosikan para perwira yang tidak memenuhi syarat.
Mantan Presiden Castillo telah digulingkan pada 7 Desember secara ilegal karena ingin membubarkan Kongres.
Castillo juga sedang diselidiki atas tuduhan telah menjual pengaruh dan menghadapi enam tuduhan korupsi secara terpisah, tetapi semua tuduhan itu dibantah oleh Castillo.
Castillo harus menjalani 48 bulan tahanan praperadilan dan sedang diselidiki atas tuduhan “pemberontakan”.
Protes pun terjadi di seluruh negeri karena menolak pemerintahan baru yang dibentuk Presiden Dina Boluarte, pengganti Castillo.
Demonstrasi pun berubah menjadi kerusuhan dengan lebih dari 20 orang tewas dan terjadi penutupan terhadap infrastuktur utama.
The Guardian melaporkan, para pengunjuk rasa berkumpul di luar penjara tempat Castillo ditahan. Mereka membawa spanduk yang mengkritik presiden baru Dina Boluarte dan menyerukan pembubaran kongres.
Kantor Ombudsman Hak Asasi Manusia menuntut angkatan bersenjata “segera menghentikan penggunaan senjata api dan bom gas air mata” untuk membubarkan protes. "
Berdasarkan rekaman video yang tersebar di media sosial dari lokasi protes di Ayacucho, tentara memakai senjata api di jalan-jalan kota saat pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyerbu bandara.
Pemerintah daerah Ayacucho menuntut agar segera berhenti "menggunakan senjata api [...] terhadap rakyat kami". Dia menyalahkan presiden baru Dina Boluarte, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri atas kematian tersebut.
Untuk meredakan krisis politik nasional, Kongres akhirnya mendukung rencana mengadakan pemilihan presiden lebih awal dari jadwal yang tentukan, yakni pada April 2024. Sebelumnya, pemilu dijadwalkan digelar tahun 2026.
AP News memberitakan, rencana tersebut sudah disetujui oleh 91 dari 130 anggota legislatif dan mendapat dukungan dari Presiden Dina Boluarte.
Editor: Yantina Debora
