tirto.id - Di tengah kerusuhan usai pemakzulan presiden Peru Pedro Castillo, Kongres mendukung rencana untuk mengadakan pemilihan dini presiden untuk meredakan krisis politik nasional pada Selasa, 20 Desember 2022.
AP News memberitakan, proposal tersebut akan mendorong pemilihan presiden dan kongres pada April 2024, dari yang awalnya dijadwalkan digelar tahun 2026. Rencana tersebut sudah disetujui oleh 91 dari 130 anggota legislatif.
Rencana itu juga mendapat dukungan dari Presiden Dina Boluarte yang mengambil alih kekuasaan setelah Pedro Castillo dimakzulkan karena mencoba membubarkan Kongres pada 7 Desember.
Pada awalnya, rencana pemilihan dini presiden itu gagal karena tidak cukup suara setelah anggota parlemen sayap kiri abstain. Mereka mengkondisikan dukungan pada janji majelis konstitusional untuk merombak piagam politik Peru, tapi hal itu dikritik oleh kaum konservatif karena akan membuat risiko dalam model ekonomi pasar bebas Peru.
Presiden Dina Boluarte pun mengecam sikap anggota parlemen karena tidak mendengarkan tuntutan masyarakat yang ingin menggelar pemilihan lebih awal.
“Jangan buta,” kata Boluarte.
“Lihatlah orang-orang dan ambil tindakan yang sesuai dengan mereka minta.”
Kerusuhan dan Krisis Politik di Peru
Setidaknya ada 15 orang meninggal dunia akibat krisis politik yang berujung pada kekerasan di Peru. Oleh sebab itu, para hakim memutuskan untuk menahan mantan presiden Pedro Castillo selama 18 bulan sambil menunggu persidangan.
Dia dituduh melakukan pemberontakan dan konspirasi karena berupaya membubarkan kongres melalui dekrit. Protes pun meningkat setelah dia mengambil keputusannya. Tapi Kongres bergerak cepat dan melengserkannya dari kekuasaan.
The Guardian melaporkan, para pengunjuk rasa berkumpul di luar penjara tempat Castillo ditahan. Mereka membawa spanduk yang mengkritik presiden baru Dina Boluarte dan menyerukan pembubaran kongres.
Otoritas kesehatan di Ayacucho, Peru, mengonfirmasi tujuh orang tewas. Sedangkan 52 lainnya cedera ketika pengunjuk rasa bentrok dengan tentara yang terekam di media sosial, menembakkan peluru tajam.
Kantor Ombudsman Hak Asasi Manusia menuntut angkatan bersenjata “segera menghentikan penggunaan senjata api dan bom gas air mata” untuk membubarkan protes.
"Penembakan disertai dengan helikopter yang mulai menjatuhkan bom gas air mata," kata ombudsman hak asasi manusia Eliana Revollar.
Berdasarkan rekaman video yang tersebar di media sosial dari lokasi protes di Ayacucho, tentara memakai senjata api di jalan-jalan kota saat pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyerbu bandara.
Pemerintah daerah Ayacucho menuntut agar segera berhenti "menggunakan senjata api [...] terhadap rakyat kami". Dia menyalahkan presiden baru Dina Boluarte, menteri pertahanan dan menteri dalam negeri atas kematian tersebut.
Editor: Iswara N Raditya
