Sinyal Lockdown Jokowi & PSBB Jawa-Bali Saat Corona Tak Terkendali

Oleh: Zakki Amali - 7 Januari 2021
Dibaca Normal 2 menit
Nakes letih, RS dan pemakaman mulai penuh, pemerintah pusat 'baru' beri sinyal lockdown dan PSBB ketat mulai 11 Januari.
tirto.id - Pandemi Corona Indonesia memasuki bulan ke-11 dan terus memburuk. Pada 6 Januari 2021, kasus baru bertambah 8.854, tertinggi sejak awal Maret tahun lalu. Ini adalah kali kelima Indonesia mencatatkan kasus harian di atas 8.000, empat terakhir terjadi dalam sepekan: 3, 30, 31 Desember, kemudian 1 dan 6 Januari.

Kecenderungan serupa terjadi di banyak negara lain dan memaksa mereka memberlakukan lockdown. Presiden Joko Widodo bahkan menyinggung itu di Istana Negara, Rabu (6/1/2021). Dia bilang negara-negara lain sudah lockdown nasional gara-gara kasus naik dan tak terkendali.

"Dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, Bangkok lockdown, Tokyo dinyatakan dalam keadaan darurat, London juga di-lockdown, kemudian juga di seluruh Inggris juga di-lockdown karena penyebaran COVID-19 yang sangat eksponensial," kata Jokowi.

Namun, bukan berarti Jokowi hendak mengikuti jejak negara-negara tersebut.

Pada Maret lalu pemerintah membatasi dengan ketat aneka aktivitas. Namun setelahnya, pembatasan dilonggarkan. Baru beberapa hari lalu pemerintah menutup pintu bagi warga asing dari seluruh dunia pada 1-14 Januari 2021 untuk merespons penyebaran Corona jenis baru dari Inggris.

Banyak pakar menganggap kebijakan ini telat.

Kemudian, kebijakan penanganan Corona terkini yang baru saja diumumkan kemarin adalah pengetatan aktivitas sosial selama dua pekan mulai 11-25 Januari 2021 di Pulau Jawa dan Bali.

“Seperti yang dilakukan di 39 negara yang telah melakukan vaksinasi, [kami memandang] perlu untuk melakukan pengendalian kasus COVID-19 melalui pembatasan berbagai aktivitas di masyarakat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.



Daerah yang dipilih oleh pusat sebagian besar tidak menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meski kasus naik. Contohnya Gunung Kidul, Sleman dan Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pusat ‘mengintervensi’ atau mengambil alih kewenangan daerah berdasar kriteria kenaikan kasus meninggal, kasus aktif, kasus sembuh, dan keterisian ruang isolasi dan ICU COVID-19.

Para ahli memprediksi tinggal tunggu waktu saja sampai rumah sakit benar-benar kolaps tak mampu lagi menangani pasien.

Beberapa bentuk pembatasan sebagai berikut: tempat kerja maksimal terisi 25 persen; tempat ibadah maksimal 50 persen; dan pusat perbelanjaan maksimal beroperasi pukul 7 malam.

Di sebagian daerah kebijakan seperti ini masih berlaku. Misalnya Jakarta lewat kebijakan PSBB transisi.

Masalahnya memang kebijakan daerah penyangga, Bodetabek, tak selaras. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan selama peraturannya berbeda, maka pembatasan tak efektif. Sebagai contoh: warga DKI leluasa beraktivitas di Bodetabek lalu kembali lagi ke Jakarta. Menurutnya, Jabodetabek memang perlu selaras dalam hal kebijakan agar efektif.

Di Jakarta, pemakaman khusus COVID-19 mulai penuh.

Nakes Lelah

Dalam aturan terbaru, terdapat empat indikator suatu daerah diperketat aktivitasnya langsung oleh pusat, yaitu:
  • Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen;
  • Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional 82 persen;
  • Tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional sekitar 14 persen;
  • Tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.


Meski di atas kertas kriterianya adalah empat hal itu, Jokowi juga menyebut alasan lain mengapa pemerintah memperketat aktivitas adalah "tenaga kesehatan sudah letih". Hal ini ia katakan di Twitter.

Lebih kronis dari letih, faktanya jumlah kematian tenaga kesehatan Indonesia akibat pandemi tertinggi di Asia dan lima besar dunia. Dari Maret-Desember terdapat 504 tenaga kesehatan meninggal. Angka tertinggi tercatat bulan lalu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang baru menjabat dua pekan mengaku prihatin dan berharap tak ada lagi tenaga kesehatan yang meninggal. Oleh karena itu ia juga mendukung pengetatan mobilitas warga. Menurutnya, itu dapat membantu nakes untuk ‘bernapas’ sejenak.

Sebagai garda terdepan penanganan pandemi, nakes diprioritaskan menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac, perusahaan vaksin asal Cina. Vaksinasi dijadwalkan pekan depan dan diawali oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga artikel terkait PSBB atau tulisan menarik lainnya Zakki Amali
(tirto.id - Kesehatan)

Penulis: Zakki Amali
Editor: Rio Apinino
DarkLight