Pemakaman dan RS COVID-19 Penuh, Anies Perlu Tarik 'Rem Darurat'?

tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi pelbagai masalah genting dalam penanganan pagebluk COVID-19, mulai dari keterisian rumah sakit sampai lahan pemakaman pasien virus Corona yang penuh.

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, Widyastuti mencatat tingkat keterisian tempat tidur ICU pasien COVID-19 mencapai 80 persen, sementara tempat tidur isolasi mencapai 85 persen.

Berdasarkan data per 20 Desember 2020, dari 907 tempat tidur di ruang ICU sudah terisi 772 tempat tidur. Lalu untuk ruang isolasi, dari 6.663 tempat tidur, 5.691 diantaranya sudah terisi.

Sementara saat Tirto mengecek pada situs resmi Dinkes DKI Jakarta per 1 Januari 2020 pukul 09:30 WIB, datanya sebagai berikut:

• ICU Tekanan Negatif Dengan Ventilator tersisa 28 dari 266 tempat tidur, atau terpakai 90 persen;
• ICU Tekanan Negatif Tanpa Ventilator tersisa 36 dari kapasitas 141 tempat tidur atau terpakai 74 persen;
• ICU Tanpa Tekanan Negatif dengan Ventilator tersisa 18 dari kapasitas 95 tempat tidur atau terpakai 81 persen;
• ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator tersisa 1868 dari kapasitas 2929 tempat tidur atau terpakai 56 persen;
• Isolasi Tekanan Negatif tersisa 253 dari 1.726 tempat tidur atau terpakai 85 persen;
• Isolasi Tanpa Tekanan Negatif tersisa 467 dari 2.463 tempat tidur atau terpakai 83 persen;
• NICU khusus COVID-19 tersisa 12 dari 37 tempat tidur atau terpakai 68 persen;
• Perina khusus COVID-19 tersisa 60 dari 125 tempat tidur atau terpakai 52 persen;
• PICU khusus COVID-19 tersisa 8 dari 25 tempat tidur atau terpakai 68 persen;
• dan HD khusus COVID-19 tersisa 11 dari 51 tempat tidur atau terpakai 78 persen.

Di samping itu, lahan tempat pemakaman umum (TPU) khusus jenazah pasien COVID-19 di Jakarta juga sudah penuh. Hal tersebut disampaikan Penanggung Jawab Pelaksana Pemakaman Covid-19 TPU Pondok Ranggon, Muhaemin.

TPU Pondok Ranggon hingga 28 Desember 2020 telah menampung 4.650 lebih jenazah pasien COVID-19 di blok muslim maupun nonmuslim.

"Krisis lahan pemakaman COVID-19 terjadi sejak 8 November 2020. Sekarang lokasi untuk pemakaman COVID-19 sudah full (penuh)," kata Muhaenin di Jakarta, Senin (28/12/2020), dikutip dari Antara.

Selain rumah sakit dan pemakaman COVID-19 yang penuh, masalah lainnya yakni tingkat kematian tenaga kesehatan (nakes). Sebanyak 523 nakes tercatat gugur sepanjang 2020, 66 di antaranya berasal dari DKI Jakarta.

Data itu dikumpulkan LaporCovid-19: koalisi warga untuk kajian data, laporan warga, riset dan pengembangan, serta advokasi terkait COVID-19.

Tarik 'Rem Darutat' pada 2021

Melihat kondisi rumah sakit dan pemakaman yang penuh serta banyaknya nakes yang gugur, Epidemiolog Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Mouhammad Bigwanto meminta agar Gubernur Anies Baswedan menarik 'rem darurat' penanganan COVID-19. Ia mengatakan caranya dengan memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Melihat situasi saat ini, sepertinya kita tidak punya opsi lain selain PSBB ketat diberlakukan kembali di Jakarta di awal tahun 2021,"kata Bigwanto kepada Tirto, Kamis (31/12/2020).

Jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta juga terus meningkat. Bahkan pada hari terakhir 2020, Kamis (31/12/2020), total kasus positif mencapai 183.735 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 164.881 orang sembuh dan 3.297 orang meninggal.

"Angka kenaikan kasus COVID-19 bisa ditekan, terutama untuk antisipasi bed rumah sakit yang sudah mulai penuh," ujar Bigwanto.

Dia mengatakan risiko yang bakal timbul sangat tinggi apabila PSBB ketat tidak diberlakukan. Salah satunya potensi peningkatan kasus COVID-19 usai libur Natal dan baru 2021. Hal itu bakal menimbulkan klaster-klaster keluarga hingga perkantoran yang diawali tingginya mobilitas warga saat liburan.

"Akhirnya tidak bisa ditangani oleh rumah sakit yang hampir penuh, terutama bagi mereka yang mengalami gejala sedang dan berat," ucap Bigwanto.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyomo. Dia menyarankan Gubernur Anies Baswedan segera menarik 'rem darurat' penanganan COVID-19.

"Dengan peningkatan aktivitas warga berpergian seperti ini, maka akan sangat potensial terjadi lonjakan penderita COVID-19 pada awal Januari 2021, mengingat mereka yang berpergian tersebut akan kembali masuk bekerja," kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/12/2020).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Riza Patria mengatakan pemerintah provinsi bisa saja kembali manarik 'rem darurat' penanganan COVID-19 di ibu kota.

"Kalau nanti memang sudah melebihi dari standar terkait Ro [Angka reproduksi], kasus aktif, dan lainnya, bisa saja emergency break ditarik kembali," kata Riza di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2020).

Namun Riza mengatakan hal itu tidak bisa diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri. Dalam membuat keputusan PSBB, kata Riza, Gubernur DKI Anies Baswedan mesti mendengarkan semua pihak di internal, Forkopimda, Satgas COVID-19 pusat, para pakar dan ahli.

"Jadi, semua keputusan itu sangat bergantung pada fakta dan data," ucapnya.