tirto.id - Berdasarkan penelitian SETARA Institute, dari 94 kota yang diteliti, Depok lagi-lagi menjadi kota yang paling intoleran di Indonesia dengan skor 4,0.
Pada 2022, SETARA Institute melakukan penelitian yang sama. Hasilnya, Kota Depok menempati urutan paling buncit dengan nilai yang lebih buruk, yakni 3,6.
Menurut Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, progresivitas terbaru selama 2023 memicu kenaikan rata-rata nasional dari tahun sebelumnya. Lembaga ini menggunakan rentang nilai 1-7. Satu skor paling buruk, dan tujuh skor paling baik.
Ismail menjelaskan, penelitian perihal kota toleransi dipengaruhi kemimpinan yang mempresentasikan wali kota daerah tersebut. Dia mengatakan, visi wali kota tergambar dari kebijakan-kebijakan dan keberpihakannya. Selain itu, kepemimpinan sosial dan birokrasi.
"Kalau wali kotanya hebat, kepemimpinannya tidak ambruk bapak ibu sekalian," kata Ismail dalam acara bertajuk Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleransi di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Ismail mengatakan, peristiwa intoleransi mengalami tren penurunan di suatu kota tergantung menurun tidaknya kepemimpinan politik wali kota, atau PJ wali kotanya.
"Karena melahirkan sebuah perda membutuhkan tiga kolaborasi kepemimpinan, politik, sosial, dan birokrasi," tuturnya.
Metode dalam penelitian lembaga ini tentang kota toleransi adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, dan kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi.
Selain itu, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, serta upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.
Secara nasional sejatinya tren toleransi di Indonesia menurut studi lembaga ini mengalami fluktuasi. Hal itu menilik skor rata-rata nasional sejak publikasi IKT oleh lembaga ini pada 2015.
Pada 2021, rata-rata nasional IKT sempat mencapai nilai 5,24. Kemudian, tingkat toleransi mengalami penurunan pada 2022. Pada 2022 rata-rata IKT nasional mencapai nilai 5,03, sedangkan 2023 skornya 5,06.
SETARA Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antaridentitas dan entitas warga.
Pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Lalu, tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota. Kemudian, perilaku antarentitas di kota termasuk warga dengan warga, dan pemerintah dengan warga. Terakhir, relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
