Masuk tirto.id
tirto.id - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digelar oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Hall Kasablanka, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).
Rakornas ini dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Merah Putih Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Melibatkan para kepala dinas sosial beserta kepala BPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, rakornas ini digelar guna memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan data yang menjadi dasar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial tepat sasaran.
Saat berbicara di depan peserta rakornas, Seskab Teddy mengawali dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto.
"Salam Bapak Presiden kepada seluruh BPS daerah dan Kepala Dinas Sosial di seluruh Tanah Air. Terima kasih atas kerja keras dan budi baik Bapak-Ibu semua, sehingga kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik," kata Teddy.
Dia kemudian menjelaskan bahwa saat ini seluruh kebijakan nasional bertumpu pada data. Maka itu, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, untuk pertama kalinya semua data sosial-ekonomi penduduk Indonesia diintegrasikan oleh BPS. Hasil integrasi itu lalu menjadi rujukan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data," ujar Teddy menegaskan. "Sekarang, di masa pemerintahan Bapak Prabowo, seluruh data dikumpulkan di BPS [untuk] menjadi referensi bersama bagi pemerintah pusat dan daerah."
Di forum yang sama, Mensos Gus Ipul mengapresiasi kolaborasi antara BPS dengan seluruh pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem data nasional yang akurat dan terintegrasi.
"Sekarang bahagia dan bersyukur, kehadiran Bapak dan Ibu semua benar-benar mempertajam pertemuan hari ini. Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti secara konkret di masa depan," ujar Gus Ipul.
Mensos menambahkan, Kemensos bersama BPS dan seluruh pemda mesti bersinergi untuk merealisasikan Asta Cita Presiden, khususnya terkait percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia.
"Kami ini pembantu-pembantu Presiden yang bertugas mengeksekusi Asta Cita di bidang masing-masing. Maka mari kita baris dalam langkah yang sama agar harapan Presiden, [yakni] penurunan kemiskinan, bisa tercapai," kata Gus Ipul.
Gus Ipul lantas memaparkan delapan kesimpulan utama hasil Rakornas DTSEN untuk menjadi panduan kerja bersama, yakni:
- Data bukan sekadar angka, tetapi wajah manusia. Data menggambarkan kehidupan dan martabat, bukan sekadar statistik.
- Kolaborasi Kemensos dan BPS adalah kunci. Ketika metodologi bertemu integritas, dan teknologi bertemu nurani, data menjadi cahaya penuntun kebijakan.
- Pemutakhiran data adalah cermin kehidupan yang selalu bergerak. Karena masyarakat berubah setiap hari, pembaruan data menjadi napas kebijakan yang berkelanjutan.
- BPS dan Dinas Sosial adalah penjaga kejujuran di setiap wilayah. Mereka memastikan suara yang lemah tetap terdengar, dan yang tak terlihat tetap tercatat oleh negara.
- DTSN adalah fondasi pembangunan yang manusiawi. Data yang bersih memungkinkan intervensi yang tepat dari perlindungan sementara menuju pemberdayaan yang memerdekakan.
- Teknologi hanyalah jembatan; hati manusia menentukan arah. Sistem digital memperkuat kerja, namun nilai kemanusiaan menjaga agar kebijakan tidak kehilangan nurani.
- Pembangunan adalah orkestrasi banyak tangan. DTSEN kuat bila kementerian, daerah, akademisi, dan masyarakat bergerak dalam harmoni menghadirkan keadilan yang hidup.
- Tujuan akhir: tidak ada satu pun warga rentan berjalan sendirian. Data yang jernih adalah kompas, cinta kepada rakyat adalah tujuan—di sanalah DTSN menemukan maknanya: hadir sampai yang paling pinggir dan menyentuh yang paling rentan.
Kebijakan yang Tepat Butuh Data Akurat
Masih di forum rakornas, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya akurasi data sebagai pijakan utama kebijakan pemerintah.
"Di balik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat. Mari membangun bangsa yang hebat dengan data yang akurat," kata Amalia.
Menurut Amalia, pembentukan DTSEN menjadi momentum bersejarah dalam tata kelola data nasional. Sebab, untuk pertama kalinya, semua data sosial-ekonomi dihimpun secara terpadu oleh BPS.
"DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya," ujar dia.
Amalia menambahkan, kerja sama BPS dengan Kemensos dalam pengelolaan DTSEN adalah wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional.
"Dengan data yang terintegrasi, setiap intervensi kebijakan pemerintah akan semakin konvergen, efektif, dan tepat sasaran," kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
