tirto.id - Serapan Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 57,12 persen per 25 Oktober 2019. Beradasarkan situsweb Monitoring dan Evaluasi Bappeda DKI Jakarta, serapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung baru mencapai Rp44,5 triliun dari total Rp77,8 triliun anggaran yang dialokasikan.
Jika dilihat lebih detail, serapan belanja Langsung yang meliputi biaya pegawai, pengadaan barang dan jasa, hingga modal sendiri baru mencapai Rp21,5 triliun atau 48,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp44,5 triliun.
Dari total alokasi belanja langsung, serapan paling ekspansif terjadi pada pos belanja pegawai sebesar 71,8 persen. Sementara belanja pengadaan barang dan jasa serta belanja modal masing-masing baru mencapai 61,9 persen dan 26,5 persen.
Artinya, serapan anggaran lebih banyak terpakai untuk gaji pegawai ketimbang realisasi program kerja Pemprov.
Hal serupa juga terjadi pada anggaran Belanja Tidak Langsung yang melingkupi biaya pegawai, dana hibah, biaya tak terduga, bunga, subsidi, bantuan sosial, hingga bantuan keuangan.
Hingga saat ini, penyerapan anggarannya masih di angka Rp22,6 triliun atau 68,1 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp33,29 triliun.
Serapan terbesar justru terdapat pada pos bantuan keuangan serta belanja tidak langsung pegawai yang masing-masing sebesar 93,1 persen dan 78,2 persen.
Sementara subsidi dan bantuan sosial, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serapan anggarannya masing-masing cuma 44,1 persen dan 51,7 persen.
Adapun pos belanja hibah baru terealisasi 64,17 persen, belanja bunga sebesar 64 persen serta belanja tak terduga sebesar 0,59 persen.
Meski demikian, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengklaim serapan anggaran saat ini jauh lebih baik ketimbang periode yang sama di tahun lalu.
"Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu DKI Jakarta, bulan ini, tanggal ini, jauh sekali dibandingkan sekarang. Kalau sekarang saya buletin kan sudah 60 persen. Dari target kita 85 persenan, berarti kan tinggal 25 lagi," kata Saefullah saat ditemui di Balai Kota, Jumat (25/10/2019) sore.
Serapan sebesar 25 persen tersebut, klaim Saefulloh, ada pada kegiatan-kegiatan fisik dan infrastruktur yang rencananya baru dibayar 15 Desember mendatang. "Bobotnya kita hitung di situ," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Hendra Friana
