Dulu Mengkritik, Kini Anies Diam Ditanya Serapan Anggaran Rendah

Serapan anggaran SKPD DKI Jakarta masih rendah, Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar saat ditanya soal itu.

Terbit 27 Mar 2018 09:25 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan di Jakarta (24/12). tirto.id/Hafitz Maulana.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak memberikan komentar apapun saat pertanyaan terkait lemahnya serapan anggaran triwulan I-2018 dilontarkan. Ia hanya menjawab bahwa program-program kerja masih terus didorong oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov.

"Masih dilanjutkan [penyerapannya]," ujarnya dari dalam mobil dinas sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin malam (26/3/2018).

Jawaban singkat itu dilontarkan saat Tirto bertanya soal kesengajaan Anies menahan serapan anggaran sampai pergantian kepala SKPD pada April mendatang. Pandangan itu sebelumnya disampaikan oleh pengamat tata kota, Nirwono Yoga.

Menurut Nirwono, ada tiga hal yang menyebabkan serapan anggaran masih minim pada triwulan pertama tahun ini. Salah satunya, lantaran masing-masing SKPD masih menunggu arahan dan kepastian dari Gubernur soal perombakan jabatan.

Sehingga, kata dia saat dihubungi Tirto, "Ada kecenderungan semua program ditunda dulu."

Selain hal tersebut, alasan lainnya adalah program-program di APBD 2018 masih menyesuaikan Rancangan Pemerintah Jangka Menengah (RPJMD) yang juga bakal disahkan bulan depan.

"APBD 2018 baru mulai pada tahap penyesuaian dengan program kerja gubernur baru, draf RPJMD 2017-2022 sebagai landasan kerja juga baru akan disahkan April mendatang," ujarnya.

Terakhir, imbuh dosen universitas Trisakti tersebut, lantaran pekerjaan lainnya masih dalam proses administrasi dan belum masuk ke proses lelang. "Sehingga penyerapan anggaran untuk kegiatan ini masih minim sekali karena belum ada pengeluaran biaya."

Lemahnya penyerapan di triwulan pertama 2018 memang belum bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Pemprov dalam pelaksanaan program-program kerja. Namun, menurut anggota komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, hal ini memperlihatkan ketidakmampuan Anies dalam mengkonsolidasi SKPD yang ada di bawahnya.

Padahal, ungkap politisi Nasdem itu, dua bulan setelah menjabat sebagai Gubernur, Anies mengkritik serapan anggaran akhir tahun 2017 yang persentasenya berada di angka 86 persen.

Waktu itu, Anies berujar bahwa penyerapan cenderung rendah lantaran pola penagihan yang berlangsung tidak ideal dan menumpuk di akhir tahun. Ia lalu juga bakal mengubah pola penagihan tersebut diubah dan dibagi rata ke setiap kuartal atau pertiga bulan.

"Tapi mana? Nyatanya baru delapan persen. Bahkan ada seorang pejabat yang bilang ke saya kalau sebenarnya malah baru enam persen. Itu pun harus dibedah lagi, yang terserap anggaran belanja langsung atau tidak langsung?" ungkapnya.

Jika penyerapan tersebut berada pada pos anggaran belanja tak langsung, tambah Bestari, "praktis selama ini anggaran yang terserap hanya untuk gaji pegawai."

Baca juga artikel terkait APBD DKI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri