tirto.id - Serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta masih belum membaik di pertengahan triwulan III 2018. Dari serapan anggaran di situs web publik.bappedadki.net, total realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung baru mencapai 41,56 persen.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PKS, Triwisaksana, mengkritik penyerapan yang belum optimal tersebut. Meski lebih baik dari tahun sebelumnya, ia menyebut pola penyerapan masih sama seperti era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Akibatnya, anggaran yang tidak terserap itu berpotensi dialihkan menjadi Penyetaan Modal Daerah (PMD) di akhir triwulan.
"Itu yang nanti harus disorot, karena itu kan pola yang dari pemerintahan sebelum-sebelumnya, diserap di PMD karena SKPD-nya tidak mampu menyerap anggaran. Nah, itu perlu dikritisi nanti," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/8/2018).
Menurut Triwisaksana, masing-masing SKPD telah memiliki rencana penghapusan serta pengalihan anggaran ke program lain di APBD Perubahan, namun hal tersebut baru di bahas di masing-masing instansi.
Pembahasan terkait serapan anggaran di beberapa SKPD juga belum seluruhnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama anggota dewan kebon sirih.
Jika disesuaikan dengan jadwal DPRD, pekan depan perencanaan, kata dia, "Senin, minggu depan, baru akan dibahas secara resmi di masing-masing komisi."
Anggaran belanja langsung baru di pertengahan semester III tahun ini juga terserap sebesar 30,5 persen atau sebesar Rp12,56 triliun dari total Rp40,1 triliun yang dialokasikan. Sementara belanja tak langsung jauh lebih besar yakni Rp17,32 triliun atau 50,8 persen dari total alokasi sebesar Rp30,9 triliun.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
