Indeks Serapan Anggaran

Purbaya soroti realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Purbaya tetap meminta agar daerah lebih cepat dalam menyerap anggaran mereka.

Dengan adanya Satgas ini, masalah penyerapan anggaran diharapkan dapat dideteksi lebih awal.

Realisasi anggaran pemerintah pusat per September 2025 baru mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook lapsem sebesar Rp1.275,6 triliun.

Purbaya menekankan bahwa janji penambahan anggaran ini tergantung dari komitmen daerah dalam menyerap anggaran secara efektif.

Dengan serapan anggaran dan berbagai perkembangan yang akan dilakukan BGN untuk program MBG ini, lembaga tersebut membutuhkan tambahan anggaran.

Ia meminta agar lembaga legislatif itu juga tidak sungkan menegur pemerintah jika dirasa serapan anggaran berjalan lambat karena K/L banyak menganggur.

Dadan berjanji alokasi APBN sebesar Rp71 triliun untuk program MBG akan terserap dengan baik.

DPR RI meminta agar program bantuan pangan ditambah dengan penyaluran 2 liter Minyakita pada Oktober-November 2025.

Purbaya memberikan tenggat waktu kepada kementerian/lembaga dengan serapan anggaran rendah untuk lakukan optimalisasi belanja hingga Oktober 2025.

Hal ini menyusul masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran MBG, kendati monitoring terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Yusuf Rendy melihat lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang.

Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi.

Meski meminta akselerasi dalam penyerapan anggaran, Jokowi tetap tidak menoleransi penyelewengan anggaran.

Tersisa tiga hari dari tahun anggaran 2020, ada dana Rp192,49 T komite pemulihan ekonomi belum terserap.

Selama semester I 2020, Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 baru mencapai Rp72,5 triliun atau 35,6 persen dari total pagu Rp203,9 triliun.

Jokowi minta belanja kementerian dan lembaga dieksekusi sebelum akhir Februari.

Pemerintah pusat kerap mengeluhkan banyaknya dana transfer daerah masih mengendap dan tak terserap. Mengapa hal ini terus berulang?

Dana APBN 2019 dari sektor DAK Fisik sebesar Rp114,7 miliar tidak terserap di Pulau Dewata.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi serapan anggaran kementeriannya masih terlalu rendah karena tak lepas dari tahun politik yang berlangsung sejak akhir 2018.