Indeks Serapan Anggaran

Yusuf Rendy melihat lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang.

Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi.

Meski meminta akselerasi dalam penyerapan anggaran, Jokowi tetap tidak menoleransi penyelewengan anggaran.

Tersisa tiga hari dari tahun anggaran 2020, ada dana Rp192,49 T komite pemulihan ekonomi belum terserap.

Selama semester I 2020, Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 baru mencapai Rp72,5 triliun atau 35,6 persen dari total pagu Rp203,9 triliun.

Jokowi minta belanja kementerian dan lembaga dieksekusi sebelum akhir Februari.

Pemerintah pusat kerap mengeluhkan banyaknya dana transfer daerah masih mengendap dan tak terserap. Mengapa hal ini terus berulang?

Dana APBN 2019 dari sektor DAK Fisik sebesar Rp114,7 miliar tidak terserap di Pulau Dewata.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi serapan anggaran kementeriannya masih terlalu rendah karena tak lepas dari tahun politik yang berlangsung sejak akhir 2018.

Bappenas menduga pengadaan barang pemerintah menumpuk di akhir tahun karena disengaja. Ada indikasi pengadaan barang ditunda agar bisa menjadi alasan penunjukan langsung. 

Sejumlah pejabat baru hasil lelang jabatan di Pemprov DKI belum dilantik karena Anies ingin masalah serapan anggaran rendah di selesaikan dulu oleh pimpinan SKPD yang masih bertugas.  

Salah satu penyebab serapan anggaran Pemprov DKI rendah pada tahun ini ialah karena banyak SKPD dipimpin pejabat Plt.

"Saya ditargetkan paling enggak minimum 80 persen, mudah-mudahan kekejar,” kata Teguh.

Pemprov DKI Jakarta harus membelanjakan anggaran sebesar Rp1 triliun/hari untuk mencapai target serapan belanja 100 persen.

Salah satu yang terendah adalah anggaran urusan perumahan rakyat. Ingat program DP Nol Rupiah?

“Jadi kami masih kerja terus karena hampir sebagian besar itu proyek-proyek konstruksi yang pekerjaannya sedang berjalan,” kata Teguh.

Penyerapan anggaran dinilai belum optimal dan sama seperti era pemerintahan Ahok-Djarot.

Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, lemahnya serapan menunjukkan gagalnya Anies-Sandi mengonsolidasikan SKPD yang berada di bawahnya.

DPRD juga mendorong terbentuknya perpustakaan keliling di pelosok dan kampung.

Sandi mengatakan, dinas yang memiliki anggaran pengadaan tanah tak bisa menyerap anggaran dengan optimal lantaran terbentur kesiapan validasi lahan dan berbagai dokumen.