Indeks Serapan Anggaran

Serapan anggaran terendah di Kemenhub terjadi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang hanya mencapai 70,58 persen.

Pemerintah juga mengandalkan paket stimulus lain untuk menopang pertumbuhan ekonomi, seperti diskon tarif transportasi jelang Idul Fitri 2026.

Peningkatan permintaan pencairan anggaran ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran oleh K/L semakin terakselerasi menjelang tutup tahun 2025.

Kemenkeu akui realisasi anggaran ketahanan pangan ini masih cukup rendah.

Purbaya soroti realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Purbaya tetap meminta agar daerah lebih cepat dalam menyerap anggaran mereka.

Dengan adanya Satgas ini, masalah penyerapan anggaran diharapkan dapat dideteksi lebih awal.

Realisasi anggaran pemerintah pusat per September 2025 baru mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook lapsem sebesar Rp1.275,6 triliun.

Purbaya menekankan bahwa janji penambahan anggaran ini tergantung dari komitmen daerah dalam menyerap anggaran secara efektif.

Dengan serapan anggaran dan berbagai perkembangan yang akan dilakukan BGN untuk program MBG ini, lembaga tersebut membutuhkan tambahan anggaran.

Ia meminta agar lembaga legislatif itu juga tidak sungkan menegur pemerintah jika dirasa serapan anggaran berjalan lambat karena K/L banyak menganggur.

Dadan berjanji alokasi APBN sebesar Rp71 triliun untuk program MBG akan terserap dengan baik.

DPR RI meminta agar program bantuan pangan ditambah dengan penyaluran 2 liter Minyakita pada Oktober-November 2025.

Purbaya memberikan tenggat waktu kepada kementerian/lembaga dengan serapan anggaran rendah untuk lakukan optimalisasi belanja hingga Oktober 2025.

Hal ini menyusul masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran MBG, kendati monitoring terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Yusuf Rendy melihat lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang.

Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi.

Meski meminta akselerasi dalam penyerapan anggaran, Jokowi tetap tidak menoleransi penyelewengan anggaran.

Tersisa tiga hari dari tahun anggaran 2020, ada dana Rp192,49 T komite pemulihan ekonomi belum terserap.

Selama semester I 2020, Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 baru mencapai Rp72,5 triliun atau 35,6 persen dari total pagu Rp203,9 triliun.