Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan baru mencapai Rp93,4 triliun per akhir Oktober 2025.
Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Tri Budhianto, mengatakan angka tersebut setara dengan 64,6 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp144,6 triliun.
“Ini dialokasikan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui transfer ke daerah (TKD) dan ada sedikit di pembiayaan investasi,” ujarnya dalam acara Kunjungan Kerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Kementerian Keuangan, di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Jika diperinci, realisasi anggaran tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) senilai Rp57,4 triliun untuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kemudian, Rp13,9 triliun terealisasi melalui TKD dan Rp22,1 triliun lainnya melalui pembiayaan investasi.
Sementara itu, dari sisi alokasi, sebesar Rp144,6 triliun anggaran untuk ketahanan pangan dialokasikan, antara lain, untuk BPP melalui belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp59,4 triliun dan Rp63 triliun untuk belanja non-K/L. Kemudian, pemerintah juga menganggarkan dana senilai Rp22,2 triliun untuk daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, serta hibah ke daerah.
“Kalau kita bicara pangan, itu kan tidak hanya soal beras, tapi termasuk juga infrastruktur pendukung untuk bisa menghasilkan pangan itu. Makanya, di PU juga alokasinya cukup banyak berkaitan dengan pangan ini. Jadi, belanja K/L ada sekitar Rp59,4 triliun, untuk belanja non-K/L ada Rp63 triliun, antaranya untuk subsidi,” sambung Tri.
Meski begitu, ia mengaku realisasi anggaran ketahanan pangan ini masih cukup rendah. Namun, pada saat yang sama ia juga menekankan bahwa realisasi anggaran tidak selalu sejalan dengan realisasi fisik, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
“Sebetulnya yang perlu kita perhatikan dari alokasi-alokasi anggaran yang ada di APBN itu terutama kalau alokasinya terkait dengan infrastruktur, maka realisasi keuangan itu biasanya tidak sejalan dengan realisasi fisiknya. Jadi, fisiknya sudah berjalan, maka keuangannya biasanya agak terlambat di belakangnya dari realisasi fisiknya atau sering kali belum terealisasi, tapi sepertinya sudah terkontrak,” tutup Tri.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
