Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut anggaran penanggulangan bencana yang disetujui Presiden Prabowo Subianto—sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota—akan bersumber dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026
Sumber anggaran tersebut tidak termasuk dengan Rp5 triliun yang telah dialokasikan pemerintah untuk anggaran bencana setiap tahunnya.
“Jadi gini. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh sebesar Rp5 triliun. Itu satu. Selain itu, nanti kita sisir anggaran 2026 sebelum kejadian, sudah kita sisir sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, seperti rapat nggak jelas atau segala macam,” ujarnya, usai Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Purbaya mengaku dapat menyisihkan sekitar Rp60 triliun usai menyisir anggaran non-prioritas di 2026. Anggaran dari program efisiensi inilah yang nantinya akan digelontorkan ke daerah-daerah yang terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.
“Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Itu udah kita lihat, ada sekitar Rp60 triliun. Jadi, nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukannya memotong anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas,” tegas dia.
Untuk tahun-tahun selanjutnya, Purbaya berjanji akan menyisir kembali realisasi APBN pada akhir tahun anggaran. Dengan upaya ini, ia berharap pemerintah tidak akan lagi melakukan penghematan dengan memotong anggaran secara serampangan pada pos-pos belanja negara.
“(Untuk kegiatan) yang jelas sih nggak apa-apa ya, jadi kita udah sisir. Begitu APBN-nya selesai, kita sisir semuanya, kita nggak mau ngulangin lagi seperti tahun lalu, yang mana kita potong aja, asal potong. Dari situ, jadi untungnya dari situ. Kita masih ada cadangan, jadi nggak usah khawatir,” tuturnya.
Sebagai informasi, rencana untuk menganggarkan Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat oleh Prabowo bermula dari usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12/2025) malam, Tito mengajukan permohonan dukungan anggaran penanganan dampak bencana kepada pemerintah pusat untuk 52 kabupaten/kota.
Meski begitu, pada mulanya Tito hanya mengajukan dukungan anggaran Rp2 miliar untuk kabupaten/kota yang terdampak kepada Prabowo.
“52 kabupaten/kota ini karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp2 miliar. Itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Sebagai respons, Prabowo tidak hanya mengabulkan permintaan tersebut, namun juga menggandakan jumlah dukungan fiskal untuk masing-masing kabupaten/kota terdampak bencana.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
