Indeks Serapan Anggaran

Bappenas menduga pengadaan barang pemerintah menumpuk di akhir tahun karena disengaja. Ada indikasi pengadaan barang ditunda agar bisa menjadi alasan penunjukan langsung. 

Sejumlah pejabat baru hasil lelang jabatan di Pemprov DKI belum dilantik karena Anies ingin masalah serapan anggaran rendah di selesaikan dulu oleh pimpinan SKPD yang masih bertugas.  

Salah satu penyebab serapan anggaran Pemprov DKI rendah pada tahun ini ialah karena banyak SKPD dipimpin pejabat Plt.

"Saya ditargetkan paling enggak minimum 80 persen, mudah-mudahan kekejar,” kata Teguh.

Pemprov DKI Jakarta harus membelanjakan anggaran sebesar Rp1 triliun/hari untuk mencapai target serapan belanja 100 persen.

Salah satu yang terendah adalah anggaran urusan perumahan rakyat. Ingat program DP Nol Rupiah?

“Jadi kami masih kerja terus karena hampir sebagian besar itu proyek-proyek konstruksi yang pekerjaannya sedang berjalan,” kata Teguh.

Penyerapan anggaran dinilai belum optimal dan sama seperti era pemerintahan Ahok-Djarot.

Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, lemahnya serapan menunjukkan gagalnya Anies-Sandi mengonsolidasikan SKPD yang berada di bawahnya.

DPRD juga mendorong terbentuknya perpustakaan keliling di pelosok dan kampung.

Sandi mengatakan, dinas yang memiliki anggaran pengadaan tanah tak bisa menyerap anggaran dengan optimal lantaran terbentur kesiapan validasi lahan dan berbagai dokumen.

Menurut Anies Baswedan, penyerapan anggaran di kuartal 1 2018 lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berubah menjadi 8,23 persen pada 31 Maret. 

Dinas SDA DKI Jakarta baru menyerap 1,7 persen dari target 22,8 persen pada akhir Maret lalu.

Selama 2018-2022, Pemprov DKI menargetkan angka realisasi belanja daerah bisa mencapai 93,68 persen-96,31 persen setiap tahun.

Sandiaga mengungkapkan jajaran SKPD terbiasa baru melakukan penyerapan anggaran secara besar-besaran di akhir tahun.

Serapan anggaran SKPD DKI Jakarta masih rendah, Gubernur Anies Baswedan tak banyak komentar saat ditanya soal itu.

Per tanggal 27 Maret 2018, dana yang dibelanjakan oleh seluruh SKPD DKI Jakarta hanya Rp5,8 triliun atau 8,1 persen.

Menhub Budi Karya meminta kepada para pegawai di lingkungan Kemenhub agar serius dalam merealisasikan alokasi anggaran yang ada.

"Korupsi. Saya rasa kementerian (Kemenhub) ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," kata Sri Mulyani.

"Jadi pola yang terjadi sekarang memang selalu di ujung. Target kami memang naik sekitar 5 persen dari tahun lalu," kata Anies.