Menuju konten utama

Sandi Sebut Serapan Anggaran Rendah karena SKPD Tak Siap

Sandi mengatakan, dinas yang memiliki anggaran pengadaan tanah tak bisa menyerap anggaran dengan optimal lantaran terbentur kesiapan validasi lahan dan berbagai dokumen.

Sandi Sebut Serapan Anggaran Rendah karena SKPD Tak Siap
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov belum siap dalam merealisasikan program kerja yang telah direncanakan. Akibatnya, penyerapan anggaran di kuartal pertama tahun 2018 masih jauh dari target yang ditetapkan.

Penyerapan anggaran belanja langsung di setiap SKPD, kata dia, baru meningkat signifikan pada semester 2 atau bulan Juli di tiap tahunnya. Hal inilah yang membuat kurva penyerapan anggaran seperti hockey stick.

"Perencanaannya memang seperti itu awalnya yang rendah. Kedua, persiapan dari masing-masing SKPD perlu ditingkatkan," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

Data yang diakses Tirto pada situs publik (klik Bapeda DKI) akhir Maret lalu memang menunjukkan lemahnya serapan anggaran seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Per tanggal 26 Maret, misalnya, baru ada Rp5,8 triliun atau 8,1 persen uang yang dibelanjakan.

Porsi terbesar serapan anggaran berada pada pos belanja tidak langsung sekitar Rp3,627 triliun. Sementara belanja langsung, baru terserap Rp2,391 triliun. Artinya, serapan anggaran terbesar bukan berasal dari realisasi program, melainkan belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan lain-lain.

Kendati demikian, kata Sandiaga, angkanya meningkat menjadi 8,23 persen pada 31 Maret 2018. Dari sana, ia mengklaim bahwa serapan anggaran belanja yang dialokasikan telah sesuai dengan program yang direncanakan.

Di luar hal tersebut, menurutnya, "hanya satu belanja yang belum bisa dapat kita kategorikan sebagai sukses yaitu pengadaan tanah."

Ia menilai, dinas yang memiliki anggaran pengadaan tanah seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan serta Dinas Perhutanan, tak bisa menyerap anggaran dengan optimal lantaran terbentur kesiapan validasi lahan dan berbagai dokumen.

Menurut Sandiaga, pengadaan tanah beberapa dinas belum bisa optimal lantaran terbentur kesiapan dokumen dan lahan itu sendiri. "Kalau dilihat kemarin ini harusnya jadi bahan rapat. Tapi kemarin rapatnya karena ada RPJMD, jadi tidak dilaksanakan," kata mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.

Baca juga artikel terkait SERAPAN ANGGARAN atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto