tirto.id - DPRD DKI Jakarta menyampaikan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban Gubernur DKI tahun anggaran 2017. Salah satu tanggapan atas LPJ tersebut adalah kritik terhadap rendahnya serapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Dari total anggaran Rp86,8 miliar, yang terserap hingga akhir Desember 2017 hanya sebesar Rp45,6 miliar atau sekitar 52.54 persen.
"Tentu hal ini perlu menjadi [perhatian] pemerintah daerah. Melihat rendahnya minat baca anak-anak kita di era sekarang ini," ungkap Syarifuddin, anggota Komisi B DPRD saat menyampaikan tanggapan atas LPJ Gubernur dalam Rapat Paripurna, Rabu (16/5/2018).
Kepada Gubernur Anies Baswedan, DPRD merekomendasikan agar memperbaiki perencanaan dan penganggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sehingga alokasi anggaran di dinas tersebut dapat terserap sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.
Terlebih, serapan belanja langsung di dinas tersebut masih di bawah target hingga kuartal kedua di tahun ini. Dari alokasi Rp213 miliar, anggaran yang terserap baru sekitar 13,3 persen atau sebesar Rp.30,76 miliar.
Selain itu DPRD juga mendorong terbentuknya perpustakaan keliling di pelosok-pelosok dan kampung-kampung untuk meningkatkan minat baca anak-anak.
"DPRD juga mengusulkan agar dibuat perpustakaan yang memiliki koleksi buku-buku lengkap, terutama buku-buku tentang Indonesia. Juga buku-buku tentang tokoh-tokoh nasional. Seperti buku tentang Soekarno, Tan Malaka dan lain-lain," katanya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
