Serapan Anggaran DKI di Semester I 2018 Lebih Buruk dari 2017

tirto.id - Serapan anggaran Pemprov DKI di akhir Semester pertama 2018 belum menunjukkan angka memuaskan. Data yang diakses Tirto pada situs web publik.bapedadki.net, per-21 Juni 2018, uang yang dibelanjakan dari APBD baru mencapai 24,4 persen dari total alokasi sebesar Rp71,1 triliun.

Padahal, pada periode yang sama di tahun sebelumnya, anggaran sudah mencapai 25,31 persen, meski total APBD-nya lebih kecil dibandingkan tahun ini, yakni Rp63,61 triliun.

Anggaran belanja langsung baru di akhir semester I tahun ini juga terserap sebesar 17,3 persen atau sebesar Rp6,9 triliun dari total Rp40,1 triliun yang dialokasikan. Sementara belanja tak langsung jauh lebih besar yakni Rp10,4 triliun atau 33,5 persen dari total alokasi sebesar Rp30,9 triliun

Jika dibandingkan dengan serapan anggaran di akhir triwulan pertama, sebesar 8,1 persen atau Rp5,8 triliun, Pemprov DKI baru menyerap anggaran sebesar Rp12 triliun di triwulan kedua.

Padahal, saat menyusun perubahan rancangan APBD, Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno berharap anggaran dapat terserap merata di masing-masing triwulan, sekitar Rp17 triliun.

Tanggapan Ketua DPRD DKI Jakarta

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan, lemahnya serapan menunjukkan gagalnya Anies-Sandi mengonsolidasikan serta menggerakkan SKPD yang berada di bawahnya.

Penyebabnya, menurut dia, adalah keragu-raguan untuk menjalankan program yang sebagian disusun di era Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Makanya itu, kalau menurut saya, kan, yang baik [era sebelumnya] itu langsung diteruskan. Nah kalau semua [SKPD] berpikiran ketakutan dengan kebijakan gubernur yang baru atau pergantian juga orang akhirnya enggak enak kerja," ucap Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Anies-Sandi harus mampu memilih orang-orang yang tepat untuk berada di jajaran kepalan SKPD. Sebab, posisi-posisi tersebut amat penting dan menentukan keberhasilan sebuah program yang direncanakan.

"Ini yang harus dipikirkan eksekutif, dan kita, kan, bisa melihat sendiri sekarang apa sih yang mau dilaksanakan? Ayo, dong, kerja sama yang baik semua SKPD dipanggil. Yang enggak benar hilangin, yang baik diteruskan. Itu aja kok prinsipnya," ungkap Prasetyo.