tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 baru mencapai Rp72,5 triliun atau 35,6 persen dari total pagu Rp203,9 triliun. Sri Mulyani menjelaskan realisasi anggaran perlindungan sosial ini merupakan capaian per 30 Juni 2020 alias semester I.
“Perkembangan anggaran penanganan COVID-19 sudah mengalami peningkatan dari sisi perlindungan sosial,” ucap Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/7/2020).
Jika dirinci realisasi terbesar didominasi oleh Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kisaran Rp24,1 triliun atau 64,41 persen dari pagu Rp37,4 triliun.
Selanjutnya realisasi kedua terbesar adalah bansos tunai untuk 8,77 juta KPM non-Jabodetabek. Nilainya mencapai Rp15,6 triliun atau 48 persen dari pagu Rp32,40.
Ketiga ada kartu sembako bagi 18,83 juta KPM. Realisasinya Rp20,5 triliun atau 47 persen dari pagu Rp43,6 triliun.
Keempat, diskon tarif listrik telah tersalurkan 44,9 persen dari pagu Rp6,90 triliun. Sasarannya 31,2 juta rumah tangga.
Sisanya realisasi anggaran tak lebih dari 20 persen. Bansos sembako untuk 1,86 juta warga Jabodetabek misalnya hanya mencapai Rp1,4 triliun atau 20,1 persen dari pagu Rp6,8 triliun.
Dua realisasi terendah salah satunya dari BLT Dana Desa Rp5,5 triliun atau 17,3 persen dari pagu Rp31,80 triliun. Lalu Kartu Prakerja senilai Rp2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp20 triliun.
Pada kasus Kartu Prakerja, pemerintah memutuskan menunda pelaksanaan gelombang keempat dan bundling pelatihan juga sudah dihentikan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
