Sensus Ekonomi untuk Apa & Akankah Jadi Pertimbangan Kebijakan?

tirto.id - Sensus Ekonomi 2026 kini tengah berlangsung. Pencatatan ini dimulai sejak 1 Mei 2026 lalu dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Namun, buat apa sebenarnya sensus ekonomi, akankah jadi pertimbangan kebijakan nantinya?

Sensus Ekonomi merupakan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin tiap sepuluh tahun. Sejak 1986, sensus ini dilakukan BPS setiap tahun berakhiran angka enam, seperti 2026 kali ini.

BPS memiliki tujuan utama untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian nasional melalui sensus ini. Berbeda dengan sensus penduduk yang tujuannya berfokus pada penduduk, Sensus Ekonomi berfokus pada perkembangan usaha lintas sektor.

Nantinya, data pada Sensus Ekonomi dapat digunakan untuk mengetahui jumlah, persebaran, karakteristik, dan perkembangan usaha-usaha yang ada di Indonesia. Data ini nantinya juga bisa diakses publik.

Oleh karenanya hasil Sensus Ekonomi dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun publik untuk melihat bagaimana usaha-usaha di berbagai bidang berkembang dalam 10 tahun terakhir.

Menurut keterangan BPS, sensus ini juga akan dilangsungkan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan data individu dan usaha. BPS menjamin hal itu telah dilindungi oleh undang-undang, oleh karenanya pelaku usaha tak perlu khawatir ada kebocoran informasi rahasia dalam sensus.

Selain itu, ketika sudah berhasil dilakukan, Sensus Ekonomi yang dipublikasikan tidak akan menampilkan data perorangan, melainkan gambaran umum. Dengan begitu, keamanan data individu dan usaha dapat dijaga.

Sensus Ekonomi Jadi Landasan Pengambilan Kebijakan Pembangunan

Karena tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan ekonomi, Sensus Ekonomi jadi salah satu landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Hal ini dikarenakan sensus merupakan salah satu cara bagi negara untuk melihat lanskap perekonomian dan industri nasional hari ini.

Menukil laman resmi BPS Kabupaten Cilacap, Sensus Ekonomi punya dua fungsi utama bagi negara, yakni sebagai landasan kebijakan ekonomi di masa depan dan evaluasi kebijakan di masa lalu. Oleh karenanya, sensus ini dianggap penting bagi pemerintah.

“Tingkat partisipasi pelaku usaha [dalam Sensus Ekonomi] sangat menentukan kualitas kebijakan publik di masa depan,” tulis BPS Kabupaten Cilacap.

Fungsi sensus ekonomi sebagai landasan kebijakan juga sempat disinggung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam keterangannya pada 16 Juni lalu, Tito menyebut data yang dihasilkan dari sensus ini sangat penting bagi pemerintah.

Menurut Tito, data itu nantinya dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan data ini pemerintah pusat dan daerah dapat memahami kondisi ekonomi wilayahnya, sekaligus menjadikannya rujukan untuk membuat kebijakan pembangunan.

Tito menyebut bahwa semakin akurat datanya, hal itu akan makin berdampak positif pada kebijakan yang akan dikeluarkan di masa depan. Oleh karenanya baik Tito maupun BPS mengimbau semua pemangku kepentingan dan para pelaku usaha untuk proaktif dalam sensus ini.