tirto.id - Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akhirnya menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jumat (16/8/2019) siang. Aksi ini terancam batal karena para buruh ditangkapi sebelum aksi, tadi pagi.
Sejumlah massa yang sudah berkumpul di sekitar Gedung MPR/DPR diusir dan dipaksa pulang oleh aparat.
Sekitar seratus buruh berkumpul di persimpangan sebelum masuk Jalan Gerbang Pemuda. Ini berbeda dengan titik aksi yang direncanakan, di depan gedung MPR/DPR, bersamaan dengan momentum pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat. Bukan justru bersama kaum pemodal menindas dan menghisap rakyat," kata Ketua Umum Konfederasi Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam orasinya.
Gebrak menilai revisi UU Ketenagakerjaan yang berniat meningkatkan fleksibilitas kerja justru akan membuka ruang bagi pengusaha untuk melakukan PHK sewenang-wenang. Revisi UU Ketenagakerjaan itu pun dinilai akan menurunkan daya tawar buruh secara signifikan melalui perluasan sistem kontrak.
Hal itu makin diperparah dengan wacana penghapusan atau mengurangi pesangon secara signifikan.
Gebrak menilai masih banyak cara untuk memancing investasi masuk ke Indonesia, di antaranya dengan perbaikan birokrasi dan pemberantasan terhadap korupsi serta pungutan liar. Saat ini, peringkat ease of doing business Indonesia masih terdampar di peringkat 73 dari 190 negara pada 2019.
"Indikator yang harus diperbaiki Indonesia tersebut tidak ada yang terkait dengan ketenagakerjaan tetapi lebih kepada kinerja birokrasi," ujar Nining.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
