tirto.id - Komisi V DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis (25/10/2018) malam.
Mitra kerja Komisi V yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Dari sebelas fraksi, hanya Partai Gerindra yang keberatan dengan sejumlah alokasi anggaran, yakni di BMKG dan Basarnas.
"Semua fraksi menyatakan persetujuannya terhadap alokasi anggaran seluruh kementerian dan lembaga yang jadi mitra kerja Komisi V," kata Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis di penghujung rapat.
Juru Bicara fraksi Gerindra Bambang Haryo menyampaikan keberatan partainya ditengarai oleh tidak adanya penambahan anggaran pada BMKG untuk pengadaan alat pendeteksi gempa dan tsunami serta peningkatan sarana dan prasarana di Basarnas.
Padahal, pekerjaan kedua lembaga tersebut berhubungan langsung dengan nyawa manusia.
"Tidak naiknya anggaran kedua lembaga itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan, karena anggaran tidak sesuai dengan nyawa publik. Kami tidak setujui keputusan pemerintah yang tidak menambah anggaran BMKG dan Basarnas," tutur Bambang dalam rapat.
Dalam rancangan APBN 2019, BMKG sendiri mengusulkan anggaran sekitar Rp2,9 triliun. Namun, dalam raker tadi malam, Komisi V hanya menyetujui anggaran dengan total Rp1.754.228.195.000.
Sementara alokasi dana untuk Basarnas dalam RAPBN 2019 hanya disetujui sebesar Rp 1.986.896.526.000. "Menurut kami ini jauh dari kebutuhan," imbuh Bambang.
Selain Bambang, anggota komisi V fraksi Nasdem Syarif Abdullah juga juga keberatan meski fraksinya menyetujui anggaran tersebut. Menurut dia, "BMKG harus ditingkatkan anggarannya mengingat banyaknya bencana alam gempa dan tsunami yang membayangi Indonesia akhir-akhir ini."
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
