Indeks Rapbn 2019

Target tax ratio di RAPBN 2020 telah disepakati berada di kisaran 10,57 hingga 11,18 persen dari PDB. Target ini masih jauh dari target optimal Sri Mulyani, yakni sebesar 13,7 persen.

Fraksi Gerindra beralasan tak mneyetujui RAPBN 2019 karena tidak ada anggaran untuk pendeteksi tsunami di BMKG dan Basarnas.

Anggaran subsidi energi dipangkas sebesar Rp4,19 triliun dari semula yang diusulkan Rp164,09 triliun menjadi Rp159,9 triliun.

Pembiayaan utang dalam RAPBN 2019 sebesar Rp359,4 triliun. Angka ini turun dibanding APBN 2018 yang dipatok Rp399,2 triliun.

RAPBN 2019 yang disepakati oleh Banggar DPR RI, lebih rendah dari rapat kerja sebelumnya yang sebesar Rp1,635 triliun, menjadi  Rp1,634 triliun.

Angka kesepakatan ini lebih tinggi dari usulan semula sebesar Rp156,5 triliun.

Perubahan Penerimaan Pajak sebesar Rp 1.783,76 trilun disetujui DPR. Perubahan itu terjadi karena penyesuai kurs rupiah.

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pemerintah mengenai asumsi makro dalam RAPBN 2019.

Pemerintah mempertahankan asumsi makro di RAPBN 2019 karena dianggap masih sesuai dengan situasi perekonomian global, pada tahun depan.

Gejolak ekonomi dan politik internasional membuat fluktuasi harga minyak pada tahun depan semakin sulit diprediksi.

Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi listrik di RAPBN 2019 sehingga menjadi Rp57,67 triliun. 

TNI mengajukan penambahan alokasi anggaran di RAPBN 2019 untuk instansi tersebut.

Sri Mulyani menyatakan penentuan asumsi nilai tukar rupiah pada RAPBN 2019 tidak mudah dilakukan sebab perekonomian global sedang bergejolak.

Sri Mulyani menyatakan target pertumbuhan pada tahun 2019 sudah realistis dan akan menjadi dasar kredibilitas angka perencanaan pada APBN.

Pejabat Kementerian Keuangan mengakui rencana pembatasan impor 500 komoditas bisa berdampak terhadap penerimaan pajak.

Kenaikan target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2019 diduga berkaitan dengan upaya memperbesar anggaran program-program populis di tahun politik.

Sri Mulyani mengakui proyeksi penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2019 sebesar Rp1.781 triliun merupakan target yang agak ambisius.

Asumsi makro pada RAPBN 2019 untuk nilai tukar dolar sebesar Rp14.400 lebih tinggi dari yang selama ini dibahas antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR.

Jokowi menyatakan anggaran kesehatan di RAPBN 2019 mencapai Rp122 triliun atau dua kali lipat dari alokasi pada 2014.

Pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia dalam RAPBN 2019.