tirto.id - Rancangan APBN 2019 untuk subsidi energi telah disepakati oleh Badan Anggaran DPR sebesar Rp157,79 triliun. Angka kesepakatan ini lebih tinggi dari usulan semula yang sebesar Rp156,5 triliun.
Perubahan anggaran subsidi ini tidak terlepas dari perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati, meliputi asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS dari Rp14.400 menjadi Rp14.500 dengan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar 70 dolar AS. Lalu, lifting minyak dari 750 ribu barel per hari (bph) menjadi 775 ribu bph.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menyebutkan subsidi BBM dan LPG dalam RAPBN 2019 yang semula dipatok sebesar Rp100,06 triliun, naik menjadi Rp100,68 triliun.
"Dengan segala faktor yang ada, maka nilai subsidi BBM dan LPG akan bertambah Rp600-an miliar," ujar Suahasil di Badan Anggaran DRP Jakarta pada Rabu (20/9/2018).
Suahasil merincikan, untuk BBM saja subsidinya ditargetkan sebesar Rp33,36 triliun dari semula Rp33,32 triliun. Subsidi BBM ini terdiri dari subsidi minyak tanah termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 4,36 triliun dan minyak solar Rp 29 triliun.
Sementara, alokasi subsidi untuk LPG 3 kilogram (Kg), ditargetkan sebesar Rp72,32 triliun (termasuk PPN), yang semula subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp71,75 triliun (termasuk PPN). Sementara, terdapat pengalihan pembayaran ke tahun selanjutnya (carry over) sebesar Rp 5 triliun.
Lebih lanjut, Suahasil menyebutkan yang turut menjadi parameter dalam menetapkan subsidi energi ini adalah volume BBM dipatok 15,11 juta kiloliter (Kl), meningkat dari proyeksi APBN tahun ini 14,61 juta Kl. Sementara itu, pasokan LPG tabung 3 Kg ditargetkan 6,97 juta Kg atau naik dari outlook tahun ini 6,45 juta Kg.
"[Target] ini seyogyanya mencerminkan planning yang lebih baik," ujar Suahasil.
Kemudian, untuk alokasi subsidi listrik Rp 62,11 triliun dengan carry over sebesar Rp 5 triliun. Sehingga, subsidi listrik dalam RAPBN 2019 ditargetkan Rp 57,11 triliun.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
