Sekitar 100 Pekerja Pariwisata di Bali Kena PHK Imbas Efisiensi

tirto.id - Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Provinsi Bali mengungkap ada sekitar 100 pekerja di sektor pariwisata yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2025. Pekerja tersebut dominan bergerak di bidang hotel dan restoran, serta diduga merupakan imbas dari efisiensi anggaran pemerintah. Kabupaten Badung dinilai menjadi wilayah paling terdampak.

Kepala Disnaker ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menduga masih banyak jumlah pekerja terkena PHK yang tidak tercatat atau dilaporkan ke Disnaker Kabupaten dan Kota setempat. Oleh sebab itu, dia mendorong kabupaten dan kota untuk melakukan inventarisasi dan penyesuaian dengan data BPJS Ketenagakerjaan.

“Di Bali, ketika ada PHK satu saja, itu masalah. Karena pariwisata sedang menggeliat, naik okupansi juga cukup tinggi. Kalau sampai ada PHK menjadi sebuah anomali, tetapi yang tercatat memang baru di 100 sekian,” ungkap Setiawan di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (10/6/2025).

Meskipun terdapat kebijakan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel, tetapi Setiawan menilai kondisi hotel dan restoran yang terimbas efisiensi tidak dapat dipulihkan secara instan. Terlebih, proses penganggaran di ranah pemerintah yang memerlukan waktu.

Setiawan menambahkan, tidak hanya efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam negeri yang berpengaruh terhadap nasib pekerja-pekerja pariwisata itu, tetapi kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, menurutnya, permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Bali tidak hanya dapat diselesaikan melalui satu pintu, tetapi melihat peluang-peluang lainnya di sektor pendukung pariwisata.

“Kalau di Bali memang program-program yang cross-program, padat karya, memang minim karena kita memang sektornya pariwisata dan pendukungnya. Namun, pemerintah mencoba dari berbagai aspek, seperti di sektor pertanian, kemudian di sektor energi, ada peluang untuk green job dan sebagainya. Itu yang kita coba,” terangnya.

Disnaker Provinsi Bali mengakui belum melakukan komparasi data jumlah PHK saat efisiensi anggaran dengan masa pandemi Covid-19. Menurut Setiawan, Covid-19 merupakan musibah yang tidak terprediksi, sementara situasi sekarang ini merupakan dampak dari krisis global yang bermuara pada PHK.

“Kalau melihat dari pergerakan aktivitas ekonomi, semestinya ada banyak peluang. Ada banyak peluang tidak hanya di sektor turisme, tetapi layanan dukungan turisme itu banyak terbuka. Cuma masyarakat kita lebih memilih di hospitality karena mungkin terlihat (berpotensi) lebih, padahal dukungan lainnya masih banyak yang bisa membuka peluang kerja,” tutupnya.