tirto.id - Pemilihan Umum 1982 merupakan pemilu ketiga dalam sejarah sejak berkuasanya rezim Soeharto. Golongan Putih alias golput mulai menjadi perhatian serius pemerintah Orde Baru. Bahkan, sebagian ulama menyebut golput haram dan dikait-kaitkan dengan potensi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kontestan Pemilu 1982 sama seperti di Pemilu 1977, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemilu di era Orba bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, melainkan memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya.
Sejak pertamakali pemerintah Orde Baru menggelar pemilu yakni pada 1971, golput memang sudah ada. Pada Pemilu 1971 dan 1977, orang-orang yang disebut golput tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun tidak mencoblos surat suara dengan benar.
Jelang Pemilu 1982, terjadi perubahan tipikal Golput. Dikutip dari Majalah Tempo edisi 1 Februari 2019, Juru Bicara Departemen Dalam Negeri kala itu, Feisal Tamin, memaparkan bahwa golput adalah “orang atau golongan yang tidak menggunakan haknya untuk memilih atau yang menganjurkan dan mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya.”
Menteri Dalam Negeri saat itu, Amirmachmud, sangat tidak menyukai golput. Jenderal yang pernah menjadi saksi Supersemar 1966 ini menyebut golput sebagai perbuatan dosa. Bahkan, terungkap dalam buku Golput: Aneka Pandangan Fenomena Politik (1992) karya Arbi Sanit, Amirmachmud menyebut para pelakunya sebagai “orang munafik”.
Tidak hanya pemerintah yang menghakimi golput. “Kecaman yang paling mengagetkan datang dari kelompok ulama Jawa Barat yang bernaung dalam Majelis Ta’lim Darul Ulum. Menurut mereka, bersikap golput dalam pemilu hukumnya haram,” tulis Arbi Sanit.
“Salah satu alasannya kedengarannya aneh: karena menguntungkan sisa-sisa PKI yang sedang menyusun kembali kekuatannya,” lanjutnya.
Selain memerangi golput, pemerintah Orde Baru menunjukkan tajinya dengan mengadakan perombakan dalam struktur badan penyelenggara pemilu. Tujuannya tentu saja untuk mempertahankan kemenangan Golkar yang menjadi pemenang di dua edisi pemilu sebelumnya.
Menteri Kehakiman ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum yang tentu saja menguntungkan Golkar sebagai mesin politik Soeharto. Anggotanya pun ditambah dengan memasukkan sejumlah personel ABRI.
Kampanye Golkar Ricuh
Sempat terjadi kericuhan dalam masa kampanye menjelang pemilu. Tanggal 18 Maret 1982, Golkar menggelar kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Seperti biasa, kampanye ormas yang dua kali mengantarkan Soeharto ke kursi kekuasaan ini dimeriahkan oleh artis-artis ternama.
Kericuhan bermula saat panggung kampanye roboh dan menimbulkan keributan. Terjadi cekcok antara peserta kampanye dengan panitia. Di tengah pertikaiann inilah tiba-tiba sekumpulan orang berbaju hijau khas PPP dan meneriakkan “Hidup Ka’bah!”
Menurut laporan Majalah Tempo edisi 27 Maret 1982, massa tak diundang tersebut bahkan membakar tanda gambar Golkar dan berusaha menyerang panggung kampanye. “Tapi, sampai di depan panggung, tinggal 20 meter lagi, mereka berlarian mundur karena pasukan Brimob menembakkan senjata otomatis ke udara,” tulis Tempo.
Fikrul Hanif Sufyan dalam buku Sang Penjaga Tauhid: Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985 (2014) menyebut, kericuhan itu mengilustrasikan adanya konflik ideologi dari kalangan pemilih muslim (sebagian besar diidentifikasi dalam PPP) yang merepresentasikan ideologi Islam dengan Golkar yang menganut ideologi Pancasila.
Kerusuhan semakin membesar, menjalar sampai ke Gunung Sahari, Jalan Veteran, Gambir, Jalan Senen Raya, Jalan Kramat, hingga Cempaka Putih. Berbagai spekulasi pun muncul setelah insiden ini.
Presiden Soeharto bahkan amat serius menanggapi kericuhan itu dengan menyinggungnya dalam pidato kenegaraan di Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1982. Dari sinilah kemudian pemerintah Orde Baru menggiring seluruh kekuatan politik di Indonesia untuk menganut satu ideologi, yakni Pancasila.
Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Mei 1982 ini menelan biaya Rp132 miliar. Untuk ketigakalinya secara beruntun, Golkar menjadi pemenangnya dengan mengantongi 64,34 persen suara dan memperoleh 242 kursi di DPR. PPP ada di urutan kedua dengan 27,78 persen suara dan 94 kursi di parlemen. Sementara PDI meraup 8,60 persen suara dan 24 kursi di DPR.
Editor: Iswara N Raditya
