tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berbasis Islam yang saat ini dipimpin oleh H. Ahmad Syaikhu.
Pada Pemilu tahun 2024, PKS turut terdaftar dalam nomor urut Pemilu setelah penetapan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut partai yang dilaksanakan di Halaman Gedung KPU, Jakarta pada 14 Desember 2022.
Berdasarkan rapat pleno tersebut, PKS telah ditetapkan mendapatkan nomor urut 8 sebagai peserta Pemilu 2024.
Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dideklarasikan pada 20 April 2002 di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebelumnya partai ini dibentuk pada 20 Juli 1998 sebagai Partai Keadilan, kemudian mengalami perubahan menjadi Partai Keadilan Sejahtera.
PKS disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Saat Pemilu 2004, PKS dinyatakan lolos dalam verifikasi partai politik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga dapat mengikuti kontestasi Pemilu 2004.
Partai ini juga lolos dalam parliamentary threshold dan menjadi partai yang berhak mengirim para wakilnya menjadi anggota legislatif di DPR/MPR RI.
Pada November 2020 digelar Musyawarah Nasional V PKS menetapkan kepemimpinan untuk periode 2020 - 2025 yaitu Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA sebagai ketua majelis syura dan H. Ahmad Syaikhu sebagai presiden partai.
Setelah pergantian kepemimpinan telah terjadi beberapa perubahan berupa lambang partai, mars, dan hymne partai.
Persiapan PKS dalam Pemilu 2024
Dalam persiapan menuju Pemilu tahun 2024, KPU menyelenggarakan Kirab Pemilu yang menandakan tepat satu tahun ke depan Pemilu akan berlangsung.
Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan wakil sekretaris jenderal DPP PKS Ahmad Fathul Bari menghadiri Kirab Pemilu sebagai bentuk dukungan dalam persiapan pemilu 2024.
Selaku Sekjen PKS, Habib Aboe meyakinkan bahwa Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur agar menjaga kualitas Demokrasi di Indonesia.
Habib Aboe yang juga seorang anggota Komisi III DPR RI menyebut bahwa perlu menjaga suasana agar tetap kondusif dan terjamin hak konstitusional rakyat dalam memilih.
Penulis: Wulandari
Editor: Alexander Haryanto
