tirto.id - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta pemerintah pusat melakukan kajian dan pemetaan mumpuni sebagai acuan menentukan sikap atas melonjaknya kasus COVID-19 belakangan ini. Jika memungkinkan, pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah.
"Pusat ini kan selama ini tidak berani, tapi lakukan aktivitas terbatas. Makanya kajian-kajian ini harus dilakukan jangan sampai pandemi ini makin parah," ujarnya kepada Tirto, Senin (21/6/2021).
Kajian yang ia maksud perihal daerah-daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah karena sudah menjadi zona merah. Serta kesiapan infrastuktur penunjang di daerah tersebut.
Politikus PAN ini menilai sejauh penanganan pandemi, pemerintah pusat selalu pecah fokus; pemerintah lebih mengedepankan perputaran ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan masyarakat.
Padahal menurutnya jika angka kasus berangsur-angsur melandai, maka roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya.
"Harusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus," ujarnya.
Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman mendukung pemerintah menerapkan karantina wilayah.
Ia menyarankan pemerintah memerhatikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan, terutama di daerah yang belum optimal infrastruktur kesehatannya. Terutama perihal keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) dengan mengikuti standar WHO yakni 60 persen terisi.
"Bicara faskes tidak melulu COVID. Ada masalah dan potensi persoalan kesehatan lainnya yang perlu dipikirkan," ujarnya kepada Tirto, Senin.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Restu Diantina Putri
