tirto.id - Pemerintah pusat enggan menjawab opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pun lockdown di DKI Jakarta di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota. Pemerintah lebih mengedepankan penambahan fasilitas penanganan COVID-19 daripada mengambil opsi tersebut.
"Khusus untuk terkait dengan lokasi ataupun peningkatan daripada DKI nanti Pak Menkes akan menambahkan, tapi utamanya pemerintah melalui pemerintah pusat itu mendorong penambahan fasilitas baru," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan daring, Senin (21/6/2021).
Pemerintah pusat mendorong penggunaan fasilitas seperti Rusunawa Nagrak atau Pasar Rumput sebagai tempat isolasi baru. Fasilitas tersebut lantas dan di bawah koordinasi rumah sakit darurat COVID-19 dan dikendalikan oleh Pangdam Jaya. Hal tersebut juga diikuti dengan penerapan PPKM mikro secara ketat.
Di sisi lain, kebijakan pembangunan fasilitas baru juga akan berbentuk fasilitas tingkat kecamatan. Hal tersebut sudah disampaikan tidak hanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tetapi juga 7 provinsi lain yang memiliki lonjakan kasus.
Airlangga pun mengaku, ketentuan teknis akan diatur dalam instruksi mendagri berkaitan pengetatan PPKM mikro dan sudah disampaikan kepada para gubernur untuk ditindaklanjuti.
"Kami juga meminta kepada gubernur di daerah masing2 utk menambahkan isolasi di tingkat kecamatan. Jadi tidak seluruhnya diserahkan kepada pusat, tetapi juga ada kegiatan yang dilakukan daerah," kata Airlangga.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, kondisi Jakarta saat ini memiliki 37.426 tempat tidur isolasi. Jumlah ini meningkat dibandingkan awal Mei yang hanya sekitar 14 ribu. Saat ini, progres penambahan tempat tidur sudah naik 90 persen.
Meski ada penambahan, Budi kembali mengingatkan bahwa Jokowi tidak ingin memfokuskan pada perawatan, tetapi pada pencegahan lonjakan kasus.
"Balik lagi arahan Bapak Presiden adalah jelas, yang harus diperkuat adalah di sisi hulunya. Bukan di sisi hilirnya karena kalau masuk di hilir sudah telat," tutur Budi, Senin.
"Hulunya ditekankan adalah bagaimana bisa mengurangi, bisa mengimplementasikan PPKM mikro dengan baik di lapangan dan mempercepat vaksinasi," kata Budi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun menambahkan, pemerintah pusat akan meningkatkan kemampuan test dan tracing. Ia pun mengaku, kepolisian berharap agar para kepala daerah untuk segera melaksanakan pembangunan isolasi mandiri di tingkat kecamatan karena pemerintah sudah berhasil menerapkan PPKM mikro di Bangkalan dan Kudus sebagai upaya menekan kasus COVID-19.
"PPKM mikro yang kami laksanakan ini antara lain adalah memperkuat kegiatan testing dan tracing, tentunya ini akan berdampak terhadap penambahan jumlah pasien yang ada di Wisma Atlet," kata Listyo, Senin (21/6/2021).
"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah daerah pada rekan-rekan untuk bisa ikut segera merealisasikan 31 wilayah yang akan digunakan untuk kegiatan isolasi Mandiri terpadu termasuk juga wilayah di Nagrak, Pasar Rumput dan tempat-tempat lain termasuk apabila memang diperlukan hotel-hotel yang bisa dipersiapkan menjadi tempat isolasi Mandiri karena ini tentunya sangat diperlukan pada saat terjadi penguatan kegiatan testing dan tracing," tegas Listyo.
DKI Jakarta sebelumnya mewacanakan upaya menarik rem darurat karena lonjakan kasus COVID-19 secara signifikan. Akan tetapi, pemerintah DKI Jakarta belum menentukan sikap untuk lockdown atau tidak.
Kepala Dinas Kesehatan DKI, Widyastuti mengatakan mengenai kebijakan lockdown atau pengetatan untuk mengendalikan COVID-19, akan diputuskan oleh Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
"Forkompinda nanti yang memutuskan [Lockdown atau tidak]," kata Widyastuti di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021).
Sebab kata dia, segala sesuatu keputusan mengenai penanganan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu di forum tersebut.
"Nanti forkompinda yang memutuskan karena keputusan intervensi apapun tentang mobilisasi melalui skema pembahasan di tingkat forkompinda," ucapnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
