Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Arab Saudi mulai membahas pelaksanaan haji 1448 H atau 2027 setelah puncak ibadah haji 2026 berakhir pada Sabtu (30/5/2026). Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI pun telah memperoleh gambaran awal mengenai jadwal dan kerangka penyelenggaraan haji tahun depan.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengundang delegasi Indonesia pada Jumat (29/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Saudi menyampaikan sejumlah informasi awal terkait penyelenggaraan haji 2027.
"Arab Saudi sudah menyampaikan gambaran awal terkait penyelenggaraan haji tahun depan, termasuk tahapan dan timeline yang harus menjadi perhatian seluruh negara peserta haji," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan itu pada Sabtu (30/5/2026) malam.
Menurut Gus Irfan, pertemuan itu menandai dimulainya tahapan persiapan haji tahun depan. Pemerintah Arab Saudi memaparkan sejumlah ketentuan umum, jadwal pelaksanaan, serta tenggat waktu yang harus dipenuhi negara-negara pengirim jemaah.
Kemenhaj, kata dia, akan segera menindaklanjuti informasi tersebut bersama DPR RI agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji 2027 bisa dipersiapkan lebih awal.
Belajar dari penyelenggaraan haji tahun ini, Gus Irfan menilai perencanaan sejak dini memberikan dampak positif terhadap kelancaran operasional dan kualitas layanan jemaah. Karena itu, pemerintah tidak ingin menunggu seluruh rangkaian operasional haji 2026 selesai untuk mulai menyiapkan musim haji berikutnya.
"Kami akan menyesuaikan seluruh proses persiapan dengan jadwal yang sudah ditetapkan Arab Saudi sehingga berbagai kebutuhan dapat dipenuhi tepat waktu," kata dia.
Gus Irfan menilai salah satu pelajaran penting dari penyelenggaraan haji 2026 ialah perlunya sinkronisasi yang lebih cepat antara pemerintah, penyedia layanan, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasional haji.
Persiapan lebih awal dinilai dapat membantu proses pengadaan layanan, penempatan petugas, penyusunan skema transportasi, hingga pengelolaan akomodasi dan konsumsi jemaah secara lebih terukur.
Di sisi lain, Kemenhaj juga mulai menginventarisasi berbagai catatan selama penyelenggaraan haji tahun ini. Masukan dari jemaah, petugas, maupun pemangku kepentingan lainnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang.
Gus Irfan mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu disempurnakan, terutama layanan pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Evaluasi tersebut mencakup tata kelola layanan syarikah, pengaturan pergerakan jemaah, layanan di tenda Arafah dan Mina, hingga pelaksanaan mabit di Muzdalifah.
"Setiap catatan yang muncul selama penyelenggaraan tahun ini akan menjadi bahan pembelajaran agar layanan kepada jemaah semakin baik pada tahun-tahun mendatang," kata dia.
Ia menambahkan, pembahasan teknis hasil evaluasi akan dilakukan oleh direktorat terkait setelah operasional haji memasuki fase akhir. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan penyelenggaraan haji 2027.
Langkah percepatan persiapan ini menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam mengelola ibadah haji. Jika sebelumnya evaluasi dan perencanaan kerap dilakukan setelah seluruh operasional selesai, kini proses perbaikan dan penyusunan program tahun berikutnya mulai dijalankan ketika musim haji masih berlangsung.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Hendra Friana
