tirto.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menanggapi terkait polemik kepemilikan lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang masih terus berlanjut. Dia berharap sengketa tersebut bisa segera diselesaikan.
Sandi mengakui sudah berdiskusi dengan kuasa hukum PPKGBK Chandra Hamzah. Dalam diskusi tersebut, Chandra kata Sandi menuturkan proses hukum sudah selesai dari segi pengelolaan dan pemerintah akan segera mengelola.
"Pak Chandra bilang proses hukum sudah selesai dari segi pengelolaan dan pemerintah akan segera mengelola dan dimungkinkan untuk pihak swasta penyelenggara bekerja sama dengan pemerintah," ungkap Sandi di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
"Tapi, kerja sama ini harus dihentikan lebih dulu. Jadi menurut saya, daripada kita berlarut-larut dan fasilitas pariwisata yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan karyawan," tambah Sandi.
Sandi pun berharap kawasan strategis tersebut bisa jadi pariwisata hijau seperti ruang terbuka. Tidak hanya itu, dia juga berharap bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
"Alangkah baiknya, agar kawasan yang sangat strategis ini bisa jadi jantung pariwisata hijau kita seperti ruang terbuka ditambah, pelayanan ditingkatkan, lapangan kerja semakin terbuka," kata Sandi.
Sebelumnya, pemerintah meminta PT Indobuildco mengosongkan Hotel Sultan yang berdiri di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat karena Hak Guna Bagunan (HGB) sudah berakhir pada Maret-April 2023. PT Indobuildco adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola manajemen Hotel Sultan Jakarta sejak 1982 lalu.
Perusahaan saat ini adalah milik Pontjo Sutowo yang juga merupakan Direktur Utama PT Adiguna Shipyard. Sebelumnya, permintaan untuk mengosongkan Hotel Sultan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
