Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyanjung langkah sigap Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menangani masalah sanitasi di hunian sementara (huntara) warga korban bencana di Kecamatan Ketol.
Pujian ini disampaikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah melakukan penyedotan limbah septic tank di dua titik huntara pada Senin, 22 Juni 2026.
Penanganan yang dilakukan kurang dari sehari setelah laporan diterima itu menyasar Huntara Kampung Burlah di Pondok Balik dan Huntara Kampung Bintang Pepara di Jalan Tengah, Kecamatan Ketol.
Menurut Safrizal, kecepatan respons tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih terdampak bencana.
“Dalam situasi kebencanaan, pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan responsif. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung bergerak ke lapangan begitu menerima laporan terkait persoalan sanitasi di huntara,” ujar Safrizal.
Tindakan cepat pemerintah daerah itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi tertulis yang sebelumnya disampaikan Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak, pada Minggu, 21 Juni 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, Zam Zam menemukan kondisi septic tank MCK komunal di Huntara Kampung Bintang Pepara telah penuh hingga meluap. Situasi tersebut dinilai berisiko memicu penyebaran penyakit menular apabila tidak segera ditangani.
“Kondisinya sudah meluap dan berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, diare, hingga gangguan kesehatan lainnya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di sisi lain, warga tidak memiliki akses terhadap armada sedot WC maupun kemampuan pendanaan secara mandiri,” jelas Zam Zam usai berkoordinasi dengan Reje Kampung Bintang Pepara.
Selain persoalan sanitasi yang kini telah ditangani, Satgas PRR Aceh juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan lain yang masih memerlukan perhatian lanjutan.
Salah satunya adalah terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat longsor yang menutup jalan produksi menuju area perkebunan. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya biaya angkut hasil pertanian dan berdampak pada pendapatan warga.
Di samping itu, masyarakat yang masih menetap di huntara mulai menghadapi ancaman kekurangan kebutuhan pangan. Persediaan sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur dilaporkan semakin menipis, terutama bagi kelompok rentan, termasuk lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Safrizal meminta seluruh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh yang bertugas di berbagai wilayah agar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Ia menilai keberadaan tenaga ahli memiliki fungsi penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan melaporkan persoalan pascabencana secara cepat dan akurat.
“Tenaga ahli harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Bangun koordinasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara bersama-sama. Dengan begitu, proses pemulihan kehidupan masyarakat, baik dari sisi fisik, sosial, maupun ekonomi, dapat berjalan lebih efektif,” pungkas Safrizal.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
