Masuk tirto.id
tirto.id - Perubahan format status kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Setelah ramai disorot karena sejumlah warga merasa penggolongan desil tak mencerminkan kondisi ekonomi mereka, kini situs DTSEN tak lagi menampilkan posisi desil secara spesifik.
Masyarakat yang sebelumnya bisa mengetahui apakah mereka masuk desil 1 hingga 10, kini hanya melihat rentang. Misalnya, warga yang sebelumnya tercatat sebagai desil 8 kini ditampilkan sebagai bagian dari kelompok desil 6-10.
Perubahan itu menjadi perhatian karena sebelumnya akurasi penentuan seseorang ke dalam desil diragukan. Di media sosial, sejumlah warga mengaku mendapatkan kategori kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pertanyaan pun bermunculan mengenai indikator yang digunakan, bobot masing-masing indikator, hingga sumber data yang menjadi dasar pengelompokan.
Putri Sandi (28), warga Jakarta Selatan, adalah salah satu warga yang sempat mengecek statusnya sebelum tampilan tersebut berubah. Saat itu, ia tercatat dalam desil 10. Namun, ketika kembali mengecek, statusnya kini hanya menunjukkan rentang desil 6-10.
Perubahan tersebut tak menjawab keresahan Putri, yang muncul sejak mengetahui dirinya berada pada desil tearatas. Terlebih, tak pernah ada informasi resmi mengenai alasan dirinya ditempatkan dalam kategori tersebut.
Menurutnya, kategorisasi DTSEN tidak menggambarkan kehidupannya jika desil 10 dimaknai sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
"Yang jelas, jika desil 10 diartikan dengan sangat kaya, hal itu tidak sesuai karena saya masih harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan primer saya," tuturnya melalui pesan singkat, Rabu (19/8/2026).
Putri juga mengaku tidak pernah didatangi petugas sensus BPS dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu membuatnya mempertanyakan sumber data yang digunakan untuk menentukan desilnya.
Menurut Putri, pengelompokan kesejahteraan seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat secara lebih terperinci. Selain pendapatan, pemerintah dinilai perlu melihat pengeluaran, lokasi tempat tinggal, pekerjaan, hingga jumlah tanggungan keluarga.
"Cukup disadari bahwa penentuan pengelompokan desil tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia, di mana gap ekonominya sangat timpang," ujarnya.
Hal serupa dirasakan Luqman Rizky, warga Jakarta Barat. Saat mengecek statusnya, ia kini hanya mendapati keterangan berada dalam rentang desil 6-10. Tidak ada informasi lebih spesifik mengenai posisi desilnya.
"Sudah. Tidak jelas saya berada di desil berapa. Hasil cek hanya menampilkan range desil 6-10," ucap Luqman.
Karena tidak mengetahui posisi pastinya, Luqman juga kesulitan menilai apakah pengelompokan tersebut sesuai dengan kondisi ekonominya. "Saya tidak bisa bilang sesuai atau tidak, karena saya tidak tahu masuk desil berapa," lanjut dia.
Luqman menilai pembagian masyarakat ke dalam 10 desil juga belum tentu menggambarkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah menggunakan pembagian yang lebih terperinci.
"Penggolongan menggunakan desil kurang sesuai karena ketimpangan di Indonesia sangat tinggi. Saya menyarankan untuk menggunakan persentil atau membagi ke dalam 100 golongan," tuturnya.
Sorotan terhadap pengelompokan DTSEN muncul usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa data tersebut akan digunakan untuk menyortir kelompok yang perlu dikeluarkan dari sasaran penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Rencananya, penjualan Pertalite kepada masyarakat dalam desil 9-10 hendak disetop agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Singkatnya: ketepatan pengelompokan kesejahteraan akan berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Ditemui di JCC Senayan, Rabu (19/8/2026), Bahlil mengatakan hingga kini pemerintah masih mengkaji rencana tersebut. "Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ucapnya.
Bahlil berpandangan bahwa subsidi seharusnya diarahkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, masyarakat yang dinilai mampu semestinya tidak mengambil porsi subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok kurang mampu.
"Yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut pengelompokan dalam DTSEN telah menggunakan metode dan indikator yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Namun, ia belum menjelaskan secara terrinci metode maupun indikator yang digunakan dalam menentukan posisi kesejahteraan warga.
Pria yang disapa Gus Ipul justru mengarahkan pertanyaan mengenai teknis pemeringkatan tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga yang mengelola data dan pemeringkatan dalam DTSEN.
"Nanti bisa ditanya ke BPS. Pemeringkatan menggunakan metode dan indikator yang telah disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat, tetapi rinciannya bisa ditanya ke BPS," ucapnya melalui pesan singkat.
Sebelumnya, dalam tulisan sebelumnya berjudul "Saat Masyarakat Kaget Masuk Desil 10, tapi Hidup Masih Terjepit", Trirto telah mencoba menghubungi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi, untuk memperoleh jawaban atas kesimpangsiuran data penggolongan data ke dalam desil. Namun, tak ada tanggapan dari lembaga statistik resmi negara tersebut.
Melalui media sosial, BPS memang telah memberikan penjelasan ketika isu ini ramai diperbincangkan publik pada pekan lalu. Akun media sosial Threads, BPS Cilegon, misalnya, menjelaskan bahwa DTSEN menggabungkan dan menyinkronkan sejumlah sumber data, seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek, yang diperkaya data administratif dari lembaga lain dan divalidasi menggunakan NIK.
Data tersebut diperbarui secara berkala melalui pendataan pemerintah maupun usulan masyarakat, termasuk lewat aplikasi Cek Bansos. Sementara soal desil, BPS menjelaskan pengelompokan dilakukan berdasarkan pemeringkatan kondisi ekonomi keluarga dengan mempertimbangkan berbagai variabel, seperti kondisi rumah dan kepemilikan aset, bukan berdasarkan batas penghasilan atau aset tertentu. Karena itu, satu desil dapat berisi keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat beragam.
Meski demikian, unggahan tersebut dinilai tak menjawab pertanyaan masyarakat terkait penentuan status desil mereka.
Tirto juga telah mencoba menghubungi kembali BPS untuk meminta penjelasan mengenai perubahan tampilan desil yang kembali memunculkan kebingungan. Namun, hingga tulisan ini tayang, lagi-lagi belum ada respons dari lembaga tersebut
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
