tirto.id - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mulai menunjukkan “perlawanan” terhadap Presiden Joko Widodo yang pada Pilpres 2024 bersebrangan pilihan politik dengan PDIP. Usai mendapatkan nomor urut di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, misalnya, Ganjar menyinggung soal drakor politik.
Publik tentu langsung mengait pidato Ganjar tersebut dengan Jokowi. Sebab, istilah drakor sebelumnya digunakan Presiden Jokowi saat berbicara dinamika terkini saat HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu. Ganjar lantas meminta demokrasi dilaksanakan dengan baik, bahkan meminta publik tidak diam.
“Diam itu bukanlah pilihan. Bicara, ungkapkan, dan laporkan praktik-praktik tidak baik yang akan menciderai demokrasi,” kata di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.
Kritik Ganjar lantas dikaitkan dengan posisi Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berbeda saat ini. Dalam catatan Tirto, tidak sedikit kritik keras dari elite PDIP terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju.
Teranyar, DPC PDIP Solo disebut sudah mengajukan surat pemberhentian Gibran sebagai kader PDIP setelah memutuskan maju Pilpres 2024 dari partai lain. Tak hanya Gibran, Bobby Nasution, menantu Jokowi juga dipecat PDIP karena bersebrangan.
“Surat sudah diberikan DPC. Sama isinya (dengan usulan pemberhentian Bobby), yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, substansinya sama," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Namun, Hasto enggan berkomentar terkait status Gibran dan Bobby di PDIP. Hasto mengklaim, partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut hanya fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024.
Elite PDIP Ramai-Ramai “Serang” Jokowi dan Gibran
Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi soal syarat usia capres-cawapres, sehingga Gibran bisa maju pilpres, sejumlah elite PDIP sangat keras mengkirik Jokowi dan Gibran. Berdasarkan catatan Tirto, mereka yang vokal mengkritik Jokowi dan Gibran, antara lain: Adian Napitupulu; Ahmad Basarah; Komarudin Watubun; Djarot Saiful Hidayat; dan Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, misalnya mengatakan Gibran sebagai pembangkang. Basarah menegaskan, dalam aturan partai telah tegas disebutkan bahwa setiap kader wajib menaati keputusan yang sudah diambil Megawati sebagai ketua umum.
“Secara aturan partai dia (Gibran) telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai,” kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).
Hasto juga melakukan kritik secara terbuka. Misalnya, pada 29 Oktober 2023, Hasto merasa PDIP telah ditinggalkan keluarga Jokowi dengan manuver politik yang dilakukan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Ia menilai, PDIP telah memberikan privilege yang begitu besar kepada keluarga Jokowi, namun Jokowi dan keluarga meninggalkan partai karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Hasto tak menjelaskan secara detail permintaan lain yang dia sebutkan.
“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto dalam keterangan, Minggu (29/10/2023).
Hasto menilai yang terjadi dari pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo, merupakan bentuk political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. “Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” kata Hasto.
Sementara itu, Komarudin menegaskan bahwa keanggotaan Gibran berakhir setelah menjadi cawapres Prabowo.
“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh,” kata Komarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (26/10/2023).
Menurut dia, Gibran sudah tidak taat dan patuh kepada instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Karena PDIP saat ini mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024.
“Dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih itu hal yang biasa. Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan,” kata dia.
Sebaliknya, Puan Maharani, putri Megawati justru lebih kalem dibandingkan para elite PDIP yang secara terbuka “menyerang” Jokowi serta Gibran secara terbuka. Dalam catatan Tirto, Puan merupakan salah satu tokoh PDIP yang tidak banyak berbicara tentang status Gibran.
Sebelum mendaftar sebagai calon wakil presiden, Gibran bahkan mengaku sudah bertemu dengan Puan. “Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan pada Jumat malam,” kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah pada 23 Oktober 2023, sebagaimana dikutip Antara.
Puan juga sempat membela Gibran soal keanggotaan di partai. “Statusnya ya sudah dicalonkan sebagai cawapres Mas Prabowo. Mas Gibran juga tidak mengenakan baju kuning, enggak pakai baju biru, engga pakai baju partai tertentu, pakai kemeja biru muda koalisi,” kata Puan kala itu.
Selain itu, Puan juga sempat menyinggung soal perubahan sikap kader partai yang memilih berpihak di luar arah partai. Meski tidak menyebut spesifik siapa orang yang dimaksud, Puan menyebut ada kawan yang menjadi lawan.
“Jangan lagi ada yang berpikir bahwa kawan yang sudah jadi lawan itu sebenarnya sedang bersandiwara dan aslinya itu tetap bersama kita. Tidak ada itu. Sudah, terima kenyataan bahwa kawan lama sudah menjadi lawan baru,” kata Puan saat meresmikan kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud MD di Provinsi Jawa Timur, dikutip Sabtu (4/11/2023).
Mengapa Puan Maharani Lebih Kalem Menyikapi Manuver Jokowi dan Gibran?
Peneliti politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai bahwa aksi Puan tidak lepas dari statusnya sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Ia melihat Puan lebih netral agar tidak berdampak buruk bagi citra lembaga.
“Saya pikir tentu terkait pula dengan posisi Puan yang juga sebagai ketua DPR. Hal itu yang membuat Puan lebih netral karena ada di ranah legislatif, sementara Jokowi ada di ranah eksekutif. Tentunya Puan Maharani berusaha memahami dan menghormati muruah masing-masing,” kata Wasisto, Kamis (16/11/2023).
Wasisto juga menilai, citra Puan Maharani akan berimbas pada citra kelembagaan DPR. Di sisi lain, kata dia, PDIP juga akan terdampak ketika sikap Puan keras. Oleh karena itu, Wasisto beranggapan Puan lebih fokus di fungsi DPR agar masalah legislasi bisa ditangani dengan baik.
“Saya pikir lebih fokus untuk bekerja sebagai ketua DPR demi penyelesaian berbagai produk legislasi,” kata Wasisto.
Sementara itu, analis politik dari IPSOS Public Affair, Arif Nurul Imam, melihat Puan Maharani terkesan lebih netral dalam isu PDIP vs Gibran dan Jokowi karena Puan bertugas untuk menjaga komunikasi politik. Ia mengapresiasi sikap Puan yang dewasa dalam berpolitik.
“Posisi demikian boleh jadi untuk menjaga relasi komunikasi dengan semua stakeholder politik termasuk Gibran. Pola ini bisa juga makin menunjukkan kedewasaan politik Puan Maharani sehingga tidak cenderung menyerang Gibran,” kata Imam, Kamis (16/11/2023).
Imam mengatakan, Puan bersifat netral karena melihat ada dampak besar ketika menyerang Gibran, salah satunya potensi kenaikan elektabilitas Gibran. Kritik keras Puan dikhawatirkan akan memicu simpati publik dan mendorong kenaikan elektabilitas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu.
Di sisi lain, kata Imam, Puan menjadi penyeimbang politik. Ia menduga, Puan terkesan netral karena berpotensi membawa PDIP ke kubu KIM atau AMIN di masa depan, bila pasangan Ganjar-Mahfud kalah di putaran pertama. Sebaliknya, jika Prabowo tak lolos, maka mudah diajak gabung ke kubu Ganjar.
Imam menambahkan, jika Ganjar-Mahfud lolos, maka Puan juga akan menjadi pemimpin yang akan merangkul kubu yang kalah, termasuk merangkul Gibran. Sikap ini juga simbol bahwa Puan melihat pemilu akan dua putaran, kata Imam.
“Ya pasti karena kemungkinan besar pilpres 2 putaran,” kata Imam singkat.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
