Menuju konten utama
Pemilu Serentak 2024

Elektabilitas PDIP Moncer, Mengapa Tak Dongkrak Ganjar-Mahfud?

Dalam banyak survei, elektabilitas PDIP selalu tertinggi, bahkan di atas perolehan Pileg 2019. Namun, mengapa paslon yang diusung tidak terdongkrak?

Elektabilitas PDIP Moncer, Mengapa Tak Dongkrak Ganjar-Mahfud?
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) mengangkat tangan bersama sejumlah pimpinan partai saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

tirto.id - Elektabilitas PDI Perjuangan berdasarkan data survei yang dirilis banyak lembaga selalu tertinggi, bahkan di atas perolehan Pemilu 2019 yang mencapai 19,33 persen. Hal ini setidaknya tercermin dalam temuan tiga lembaga survei, yaitu Indikator Politik, Charta Politika, dan Arus Survei Indonesia.

Berdasarkan data tiga lembaga survei tersebut, elektabilitas parpol besutan Megawati Soekarnoputri itu selalu di atas 20 persen dan menjadi pemenang. Sayangnya, elektabilitas PDIP ini tidak berbanding lurus dengan keterpilihan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai paslon capres-cawapres yang mereka usung pada Pilpres 2024.

Misalnya, hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia [PDF] yang dilakukan pada 27 Oktober-1 November 2023 terhadap 1.220 responden dengan margin of error 2,9 persen, PDIP berada di peringkat pertama dengan keterpilihan 24,1 persen. Angka ini lebih rendah daripada hasil survei Indikator pada 16-20 Oktober 2023 dengan angka 25,2 persen.

Setelah PDIP, ada Partai Gerindra di urutan kedua dengan elektabilitas 14,4 persen. Sementara parpol lain, angkanya di bawah 10 persen, antara lain: Golkar (9,3 persen), PKB (7, persen), Nasdem (7 persen), PKS (6,2 persen), Demokrat (5,2 peren), PAN (4,3 persen), PPP (3 persen), Perindo (1,5 persen), dan PSI (0,9 persen).

Dalam survei yang sama, pasangan capres-cawapres tertinggi justru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas, yakni 39,7 persen. Pasangan ini memang diusung koalisi gemuk yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Sedangkan paslon Ganjar-Mahfud yang diusung koalisi PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo hanya berada di urutan kedua dengan tingkat keterpilihan 30 persen. Sementara di poisis terakhir adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang disokong Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari PKB, PKS, dan Nasdem.

Data yang hampir sama juga dipaparkan Charta Politika. [PDF] Berdasarkan temuan survei yang dilakukan pada periode 26 hingga 31 Oktober 2023 terhadap 2.400 responden dengan margin of error 2 persen, PDIP mendapat angka lebih besar, yakni 26,3 persen. Partai besutan Megawati ini meninggalkan jauh rival-rivalnya.

Posisi kedua ditempati Partai Gerindra dengan perolehan 17,8 persen. Sementara parpol lain, tidak ada yang tembus 10 persen. Misalnya, Partai Golkar yang berada di posisi ketiga hanya berada di angka 8,1 persen, disusul PKB (7,9 persen), Nasdem (7,6 persen), PKS (6,9 persen), Demokrat (3,8 persen), PPP (3,4 persen), PAN (3,1 persen), Perindo (2,8 persen), dan PSI (0,9 persen).

Sementara untuk data elektabilitas pilpres, data Charta Politika sedikit berbeda dengan Indikator. Berdasarkan temuan Charta, pasangan Ganjar-Mahfud unggul dengan elektabilitas 36,8 persen. Akan tetapi, selisihnya dengan Prabowo-Gibran di posisi kedua cukup tipis, yaitu 34,7 persen. Sedangkan Anies-Cak Imin memperoleh 24,3 persen.

Selain itu, temuan Arus Survei Indonesia (ASI) juga menempatkan PDIP di peringkat teratas dengan angka 21,9 persen. Hal itu berdasarkan survei terhadap 1.200 responden pada 3-8 November 2023, dengan angka margin of error 2,9 persen. Setelah PDIP, ada Gerindra (18,8 persen), PKB (12,4 persen), Golkar (8,7 persen), Nasdem (6,4 persen), PAN (4,2 persen), Demokrat (4,1 persen), PKS (4 persen), PPP (3,5 persen), Perindo (1,4 persen), dan PSI (1,1 persen).

Dari sisi survei capres-cawapres, pasangan Prabowo-Gibran menempati peringkat pertama dengan 35,9 persen. Kemudian disusul Ganjar-Mahfud sebesar 29,5 persen dan Anies-Muhaimin 25,4 persen.

Penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024

Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), serta Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kanan) berfoto bersama dengan menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Beda Hasil Pileg dan Pilpres

Dari data survei tersebut, muncul pertanyaan “mengapa PDIP tetap kokoh sebagai pemenang Pileg 2024, tetapi kandidat capres yang diusung justru kalah? Dosen komunikasi politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menjelaskan alasan mengapa suara partai, terutama suara PDIP yang besar tidak sejalan dengan perolehan pasangan Ganjar-Mahfud.

Kunto mengatakan, karakter pemilih Indonesia memang berbeda ketika pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Alasan pertama, kata Kunto, adalah faktor kebiasaan memilih dalam setiap pemilu.

“Itu biasanya pengaruh keluarga atau saya dibesarkan dalam keluarga yang biasanya memilih partai apa, itu yang dominan di Indonesia dan itu menjelaskan kenapa berbeda,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Rabu (15/11/2023).

Faktor kedua, kata Kunto, adalah kedekatan dengan legislator tertentu, terutama petahana. Sebab, kata dia, pemberian bantuan dari incumbent dapat memicu pemilih mau memilih kembali partai tertentu. Pemberian bantuan tersebut lantas dikenal lewat istilah program yang berbeda dengan program capres-cawapres.

Saat disinggung soal muncernya suara PDIP, Kunto melihat, besaran suara PDIP tidak berkorelasi dengan posisi Jokowi sebagai presiden. Meski suara pemilih Jokowi juga besar, tapi moncernya PDIP dalam pileg yang tercermin dalam survei lebih karena figur Megawati sebagai ketua umum.

“Jadi ya sebenarnya inilah, sebenarnya seginilah elektabilitas PDIP itu. Dan walaupun kebanyakan pemilih tradisional, tapi mereka sangat loyal terhadap PDIP. Walaupun ya tadi belum tahu kalau mereka memilih PDIP partainya, bisa jadi pilihan capresnya bisa beda, karena tadi mereka biasanya memilih Bu Mega, kan, bukan karena Pak Ganjar. Jadi ada banyak alasan di akar rumput kenapa mereka memilih partai,” kata Kunto.

Dalam isu pileg, kata Kunto, Golkar, Gerindra, dan PKB memiliki situasi yang berbeda dengan PDIP. Menurut Kunto, Golkar dan Gerindra bermain di pemilih mengambang (floating mass). Berbeda dengan PDIP yang memiliki kader yang sangat loyal.

Sementara itu, kata Kunto, PKB mempunyai suara besar akibat pengelolaan basis suara pemilih NU yang besar. Mereka juga mengelola dan merawat basis massa di daerah sehingga suara PKB tetap stabil.

Di sisi lain, kata Kunto, Nasdem memang sudah anomali jika melihat hasil Pemilu 2019. Suara Nasdem memang diprediksi di bawah 9 persen, tetapi mampu mendapat suara lebih.

Ia juga menilai, suara PSI juga belum bisa bertambah, karena PSI adalah partai yang belum memiliki basis massa kuat. Ia melihat, PSI masih terkesan sebagai parpol yang menggunakan gimmick sebagai partai anak muda. Namun, kata Kunto, PSI tidak boleh dianggap remeh karena ada peluang pengaruh Jokowi mengingat Kaesang Pangarep –putra bungsu Jokowi—adalah ketum PSI.

“Mungkin di akhir-akhir, PSI bisa naik elektabilitasnya dan memang tujuannya Pak Jokowi, kan, itu dengan Kaesang di PSI dan dia berharap PSI dapat kursi di DPR RI sehingga akhirnya bisa menjadi kepanjangan tangan Pak Jokowi di 2024 sampai 2029, bahkan kalau bisa seterusnya sampai kiamat sekali begitu,” kata Kunto.

Pengumuman bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo (keempat kiri) dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD (keempat kanan) berfoto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri), Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (kedua kiri), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kedua kanan), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsjad Rasjid (kiri) saat pengumuman bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Sementara itu, analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menilai wajar suara capres berbeda dengan partai. Pertama, kata dia, tidak lepas dari partai yang memiliki banyak pengaruh solid di daerah, tetapi memiliki preferensi capres berbeda.

“Parpol miliki banyak tokoh berpengaruh dan solid. PDIP misalnya miliki tokoh simpul di banyak daerah, dan tokoh-tokoh ini bisa saja dalam pilihan pilpresnya berbeda. Memungkinkan kader PDIP berusaha keras memenangkan partai di parlemen, tetapi tidak dengan capresnya. Begitu halnya di Gerindra maupun lainnya,” kata Dedi, Rabu (15/11/2023).

Kedua, partai berbeda dengan tim pemenangan capres karena struktur partai lebih solid daripada tim sukses yang hanya sebentar untuk pemenangan kandidat.

Dalam kacamata Dedi, PDIP, Gerindra, dan PKB menjadi partai kuat karena punya figur tokoh. Ia mencontohkan PDIP punya Megawati, Gerindra dengan Prabowo Subianto, maupun PKB dengan Muhaimin Iskandar.

“Partai yang miliki tokoh identik cenderung kuat. Inilah mengapa meskipun PDIP unggul dari partai lain, tetapi capresnya belum tentu,” kata Dedi.

Dedi lantas menjelaskan mengapa PDIP kuat di pileg, tetapi belum kelihatan dalam pilpres. Menurut Dedi, PDIP punya banyak kader dan faksi. Ia menilai internal PDIP mungkin ada yang pro Puan Maharani, tetapi belum tentu bersedia memenangkan Ganjar.

“Posisi PDIP di parlemen besar kemungkinan tetap kuat, tetapi di pilpres belum tentu,” tutur Dedi.

Sementara terkait Nasdem dan PSI, kata Dedi, ada sejumlah catatan. Dalam kasus Nasdem, kata Dedi, Anies Baswedan bukan kader partai sehingga pemilih bisa bergeser ke partai lain. Sementara itu, Kaesang tidak memiliki pengaruh electoral karena baru memimpin, dan itu pun bukan tokoh yang tumbuh bersama PSI.

“Tetapi jika Jokowi yang menjadi ketua umum PSI, dimungkinkan PSI meningkat,” kata Dedi.

Caleg PDIP Ikut Kampanyekan Ganjar-Mahfud

Politikus PDIP sekaligus Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Sunanto, menilai bahwa semua kader PDIP satu suara untuk memenangkan Ganjar. Ia juga mengatakan para caleg yang maju ikut mengampanyekan Ganjar untuk menang sehingga seharusnya suara legislatif sejalan dengan suara Ganjar.

“Memang setahu pemahaman yang kami dapat, pendukung caleg PDIP selalu menjadi bagian dari pemenangan Pak Ganjar dan ini perlu kami terus intropeksi apakah hasil survei itu memang equal dengan realita atau tidak. Setahu kami realitanya adalah kader, caleg PDIP juga akan memenangkan calon presiden. Seharusnya equal,” kata pria yang akrab disapa Cak Nanto ini, Rabu (15/11/2023) malam.

Cak Nanto mengatakan, semua pergerakan pemenangan PDIP dengan pemenangan Ganjar sejalan sehingga seharusnya tetap berpengaruh. Ia tidak tahu faktor yang membuat suara PDIP dalam survei berbeda dengan suara Ganjar. Ia menduga, publik ada yang memilih orang di dalam partai karena faktor kedekatan. Akan tetapi, publik masih punya preferensi presiden tertentu sehingga tidak memilih paitai.

“Tapi kami tidak menemukan ada yang signifikan antara kejomplangan suara partai dengan Pak Ganjar,” kata Cak Nanto menambahkan.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga mengaku tim pemenangan terus mengevaluasi kinerja tim. Ia memastikan PDIP akan mengupayakan suara Ganjar sejalan dengan partai, termasuk suara Ganjar untuk partai pendukung lain.

“Jadi instrospeksi terus. Kami masih ada waktu. Kami akan terus melakukan apakah benar atau tidak, tapi setahu kami, linier suara partai dengan suara capres. Pak Ganjar sudah punya modal dan akan terus mengampanyekan kemenangan,” kata Sunanto.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz