Saat Biaya Sekolah Tak Lagi Membebani Orangtua

tirto.id - Supriyati (43), seorang ibu rumah tangga, warga Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, kini bisa bernapas lega. Meski sang suami bekerja sebagai pengemudi ojek online, tapi kebutuhan akan pendidikan anaknya yang duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD) tercukupi lewat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak di Jakarta dapat menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat SMA/SMK dengan pembiayaan penuh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

“Iya, Alhamdulillah banget sih bersyukur (dapat KJP). Kalau dibilang ngebantu sih bantu banget. Saya sama suami (penghasilannya) pas-pasan cuma cukup buat makan. Gak cukup buat biayai anak sekolah dan beli perlengkapan,” ujarnya saat ditemui Tirto di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

Bagi Supriyati, bantuan program KJP Plus bukan sekadar nominal. Di baliknya ada sederet manfaat. Mulai dari tas sekolah yang dipakai anaknya, buku pelajaran, dan berbagai macam kebutuhan sekolah lainnya.

Ia membandingkan kondisi ini dengan apa yang diterima anak sulungnya saat itu belum merasakan manfaat KJP Plus. Kala itu, hampir separuh pengeluaran rumah tangga harus dialokasikan untuk biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah. Imbasnya, ia dan sang suami mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan dan keperluan dasar lainnya.

“Anak yang paling gede dulu belum nerima (KJP Plus). Kasian juga dulu baju seragam pada jelek, sepatu seadanya. Gimana lagi, saya juga susah, buat makan aja pas-pasan. Ada KJP kerasa banget membantunya, sekarang urusan sekolah udah ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Komitmen Pemprov DKI Jakarta Tingkatkan Efektivitas Program KJP Plus

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program KJP Plus dengan melakukan pemutakhiran data penerima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pemutakhiran data yang dilakukan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta berkoordinasi untuk menyinkronkan data penerima KJP Plus dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data internal terkait. Tujuan utamanya adalah memastikan hanya siswa yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan manfaat dari program ini.

Hingga 20 Maret 2025, Pemprov DKI Jakarta, melalui Bank Jakarta telah menyalurkan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 kepada 707.622 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 580.893 siswa merupakan penerima lanjutan, sementara 126.729 lainnya adalah penerima baru. Total anggaran yang dikucurkan dalam penyaluran tahap pertama mencapai Rp824 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan pada tahap ini, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan sistem desil untuk menentukan prioritas penerima, melainkan fokus pada DTKS.

“Jika sebelumnya ada yang tidak menerima karena alasan desil, saya yakin sekarang mereka sudah masuk. Sepanjang calon penerima memenuhi syarat dan tidak ada kendala anggaran, mereka akan mendapatkan KJP Plus,” katanya.

Nahdiana menjelaskan, DTKS telah dipadankan dengan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk memastikan tidak memiliki mobil atau aset dengan NJOP di atas Rp1 miliar demi menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, diharapkan program KJP Plus dapat lebih merata dan menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, untuk memudahkan pelayanan kepada warga, Pemprov DKI Jakarta membuka posko pengaduan di 44 kecamatan. Posko ini menjadi pusat informasi dan layanan bagi masyarakat yang ingin mengecek status KJP Plus atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sekaligus wadah untuk menyampaikan keluhan atau kendala administratif.

Inisiatif ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan ruang dan waktu di Unit Pelaksana Teknis (UPT) P4OP Rawa Bunga, Jatinegara, yang selama ini menjadi pusat pelayanan utama KJP Plus dan KJMU.

“Pos pelayanan ini akan mempermudah masyarakat karena letaknya tidak terlalu jauh. Mereka pasti tahu lokasi kantor kecamatan di wilayahnya. Selain itu, posko ini dikelola langsung oleh camat sebagai koordinator, dengan dukungan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Nahdiana menambahkan, dengan berbagai kemudahan yang diberikan, Pemprov DKI Jakarta berharap program KJP Plus semakin efektif dalam mendukung pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Diharapkan melalui kemudahan ini dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tandasnya.

Penerima Manfaat KJP Diperbanyak

Selain memperkuat pelaksanaan program, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung juga menunjukkan komitmen dalam memperluas cakupan penerima manfaat KJP Plus. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengalihkan anggaran dari program sarapan gratis untuk memperbesar jumlah kuota penerima KJP Plus.

“Jumlah penerima KJP akan ditingkatkan dari 520.000 menjadi 705.000 penerima. Sedangkan jumlah penerima KJMU akan ditambah dari 15.000 menjadi 20.000 penerima pada tahun depan,” ujar Pramono usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pramono menyampaikan, penambahan jumlah penerima KJP diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga Jakarta, khususnya dalam hal akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Meski demikian, ia tetap menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat. Sebagai bentuk konkret dari dukungan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan renovasi fasilitas kantin di sekolah-sekolah.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya. Yang pertama adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah sehingga dengan demikian ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," ujarnya.

Dukungan terhadap program KJP Plus datang dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD, Rany Mauliani, menyatakan komitmennya dalam mendukung program ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh pelajar di Jakarta. ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar menyentuh para pelajar yang membutuhkan.

"Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta," ujar Rany saat menghadiri acara penyerahan KJP Plus 2025 di Balai Kota, Kamis (20/3/2025).

Rany juga menegaskan, DPRD DKI Jakarta akan terus berkomitmen mendukung anggaran dan kebijakan yang menunjang pendidikan gratis berkualitas dan inklusif untuk anak-anak Jakarta. Ia pun mengapresiasi seluruh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang dari awal periode ini terus mengawal jalannya program KJP Plus.

"Saya berharap penerima KJP Plus ini dapat memanfaatkannya dengan baik untuk meraih masa depan yang lebih cerah," tandasnya.

KJP Plus Beri Dampak Signifikan

Dukungan terhadap program KJP Plus juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai program tersebut telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kurang mampu. khususnya dalam menjaga keberlanjutan dan harapan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“KJP sangat membantu masyarakat dan keluarga tidak mampu dalam hal mewujudkan pendidikan anak. Saya melihat ini program andalan dalam rangka memutus mata rantai anak putus sekolah,” ujarnya saat diwawancarai Tirto, Rabu (2/7/2025).

Meski demikian, Trubus menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program ini, terutama dari sisi akurasi data dan penerima manfaat. Menurutnya, perubahan kondisi sosial-ekonomi warga seperti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan adanya orang tua kehilangan penghasilan perlu direspons cepat oleh pemerintah dengan pembaruan data.

“Karena belakangan ini kan, masyarakat Jakarta yang dulunya bekerja, kemudian karena terkena PHK, akhirnya kan orang tuanya jadi kurang mampu. Jadi, menurut saya ini memang datanya harus di-update secara rutin dan menyeluruh,” tambahnya.

Trubus mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah dengan jajaran RT/RW guna memastikan validitas data di lapangan. Ia menekankan, pentingnya pembenahan sistem secara berkelanjutan agar program KJP Plus benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau seluruh pelajar yang membutuhkan.