tirto.id - Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengevaluasi ulang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan cantrang bagi nelayan.
Meski alat tangkap itu sudah lama dilarang oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) melalui Permen Nomor 2 Tahun 2015, menurut Luhut tidak semua cantrang merusak lingkungan. Ia menambahkan, penggunaan cantrang juga dapat diberi jeda agar ikan dapat berkembang biak.
Sinyal untuk mengizinkan kembali penggunaan cantrang ini juga pernah disampaikan Luhut saat berkunjung ke Pondok Pesantren Maslakul Hida, Lamongan pada Minggu (31/3). Saat itu, nelayan meminta kepada Luhut agar dapat kembali menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.
Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengkaji penggunaan kembali alat tangkap ikan tersebut. Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) juga dilibatkan untuk mengevaluasi penggunaan cantrang.
“Cantrang itu kan banyak tipenya. Nah sekarang dievaluasi cantrang mana saja yang tidak boleh. Misalnya mana yang merusak lingkungan. Kalau itu ya enggak boleh,” kata Luhut di Gedung Menko Kemaritiman, Senin (1/4/2019).
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto mengatakan keputusan untuk membolehkan cantrang nantinya dapat diserahkan kepada 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Pemerintah tidak serta merta akan melarang penggunaan cantrang.
Hanya saja, kata Arifin, penggunaannya dikelola melalui komite di tiap WPP dengan terlebih dahulu melakukan kajian berbasis data dan ilmiah. Dengan demikian, bisa saja ada WPP yang membolehkan dan juga tetap melarang cantrang.
“Komite ini nanti akan menetapkan. Pola metode tangkapnya pakai cantrang atau apa lagi tapi berdasarkan data jumlah ikan yang dimiliki. Jadi kasus per kasus,” kata Arifin di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
Berebut Suara Nelayan
Rencana melegalkan kembali cantrang juga pernah diucapkan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di Lamongan, Jawa Timur. Kepada pendukungnya, Sandi mengatakan jangan sampai alasan lingkungan malah membatasi nelayan untuk mencari ikan.
Sandiaga bahkan mengatakan pelarangan cantrang yang selama ini diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai merugikan nelayan.
Menurut Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, wacana melegalkan kembali cantrang muncul tak jauh dari kepentingan politik. Susan mengatakan tabiat calon presiden petahana Joko Widodo yang ditunjukkan melalui sikap menterinya maupun Sandiaga kurang peduli terhadap lingkungan. Kedua paslon sama-sama menjadikan isu cantrang untuk kepentingan Pilpres 2019.
“Jokowi dan Sandi sama-sama ada dosa ekologi. Tidak ada satu pun dari calon ini yang berkomitmen mengelola wilayah pesisir. Jadi enggak heran dua-duanya [paslon] memanfaatkan isu cantrang untuk mengkatrol suara [di Pilpres 2019],” kata Susan saat dihubungi reporter Tirto pada Selasa (2/4/2019).
Mengutip data dari laman resmi KKP, berdasarkan usulan penggantian cantrang tahun 2017, alat tangkap cantrang beroperasi di delapan provinsi. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Lampung, Jambi hingga Sumatera Utara.
Penggunaan cantrang pada 2015 sebanyak 5.781 unit di seluruh Indonesia. Pada awal 2017, KKP mencatat kenaikan penggunaan alat tangkap cantrang menjadi 14.367 unit.
Meski tak disebutkan berapa jumlah nelayan yang menggunakan cantrang, tapi data tersebut menunjukkan potensi suara dari nelayan pengguna cantrang cukup besar.
Reporter Tirto telah berupaya menghubungi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar, tetapi tidak ditanggapi.
Namun, Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah menyatakan sikapnya saat menanggapi janji melegalkan cantrang yang disampaikan Sandiaga Uno minggu lalu.
“Pemimpin yang tidak memiliki visi keberlanjutan, NO WAY!!!” tulis Susi dalam akun Twitter-nya @susipudjiastuti. Lalu Susi juga mengomentari pernyataan Sandi dengan cuitan pendek. “Kasihan...”
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
