Riak Manuver Politik Poros Cikeas dan Solo Menuju Pilpres 2029

tirto.id - Menjelang dua tahun usia pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dinamika di panggung politik nasional mulai menunjukkan riak-riak pembentukan poros baru. Gesekan terselubung di internal koalisi pemerintahan kian mengemuka, memicu riak spekulasi menuju kontestasi Pilpres 2029 yang seolah ditarik lebih cepat.

Langkah Partai Demokrat menjadi salah satu pemicu utama. Isyarat berdirinya Poros Cikeas tebar pesona lewat pidato politik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam perayaan seperempat abad Partai Demokrat di Jakarta Pusat. Di hadapan para kadernya, AHY melontarkan pesan menohok mengenai batas kekuasaan yang tak boleh digenggam terlalu lama, sembari mengungkit transisi kepemimpinan di era Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tolok ukur kesuksesan demokrasi.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas AHY.

Pernyataan ini langsung dibaca publik dan kolega koalisi sebagai penegasan posisi AHY yang siap naik kelas menjadi petarung utama di 2029. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai gestur serta substansi pidato AHY merupakan sinyal terang bahwa sang Ketua Umum Demokrat tak lagi sekadar menjadi pendukung, melainkan penantang potensial.

Di sisi lain, dinamika makin bergolak saat Budi Arie mewakili pergerakan yang kerap diidentifikasikan sebagai 'Poros Solo'. Berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Budi Arie memantik wacana yang tak kalah mengejutkan dengan melempar spekulasi mengenai kemungkinan percepatan pergantian rezim sebelum 2029.

"Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, gak?" ujar Budi Arie dalam rekaman tersebut, yang kemudian disambut seruan "Siap!" oleh para peserta acara.

Rangkaian manuver dari Cikeas hingga Solo ini memperlihatkan betapa magnet Pilpres 2029 sudah mulai menarik perhatian para aktor politik sejak dini. Meski berada dalam satu perahu besar kabinet, masing-masing kekuatan kini terang-terangan memasang kuda-kuda dan mengukur jarak, menandai awal dari persaingan panjang menuju ajang kontestasi mendatang.

Ahmad Doli Kurnia menilai AHY seolah mengirimkan pesan tersirat bahwa dirinya siap kembali berlaga sebagai salah satu kontestan dalam kontestasi politik mendatang.

"Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang," kata Doli saat dihubungi, Selasa (8/9/2026).

Doli menegaskan AHY yang kini berada di barisan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai tantangan berat yang tengah membelit masyarakat. Namun, ia tidak menampik bahwa magnet Pilpres 2029 sudah mulai menarik perhatian para elite politik untuk menyusun strategi lebih awal.

"Fenomena seperti itu makin menguatkan bahwa magnet Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," ujar Doli.

Pernyataan Doli tersebut tak hanya menyoroti pergerakan Poros Cikeas. Ia juga menyinggung aksi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang dinilai merepresentasikan suara 'Poros Solo'.

Menanggapi manfaat dan geliat politik yang saling bersahutan tersebut, Doli mengaitkannya dengan situasi internal pemerintahan. Menurutnya, agak unik melihat elemen-elemen yang berada di dalam satu kapal pemerintahan justru sudah menunjukkan gestur saling berhadapan untuk masa depan. Meski demikian, Doli menegaskan Golkar tetap memegang prinsip saling menghormati atas tiap pilihan politik yang diambil oleh mitra koalisinya.

Bantahan Pihak Budi Arie, PSI, dan Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pandangan yang menyebut Demokrat sedang memasang ancang-ancang Pilpres 2029 agak dipaksakan dan tidak mendasar. Dia juga menyarankan agar Doli mendengarkan ulang pidato AHY secara utuh.

Dia menyebut, pidato AHY merupakan komitmen dan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta komitmen Demokrat untuk menyukseskan seluruh program prioritas pemerintah. Kata Herzaky, AHY berpesan untuk memanfaatkan masa berkuasa seoptimal mungkin untuk melayani masyarakat, justru merupakan penegasan agar seluruh energi difokuskan untuk membantu pemerintah menghadapi tantangan bangsa saat ini.

"Sangat disayangkan ketika pidato yang begitu lugas menyuarakan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo, penghematan uang negara, serta keberpihakan pada Sekolah Rakyat dan pesantren, justru disempitkan menjadi sekadar manuver 2029," kata Herzaky saat dihubungi, Rabu (9/9/2026).

Dia menegaskan bahwa saat ini Demokrat tidak sama sekali memikirkan Pilpres 2029. Katanya, energi dan pikiran yang ada diberikan untuk memastikan program Presiden Prabowo dapat dirasakan oleh rakyat dengan baik. Dia juga mengajak partai koalisi fokus bekerja nyata untuk rakyat, ketimbang sibuk melempar wacana politik elektoral yang prematur.

Dalam pidato teranyarnya di hadapan Prabowo, AHY mengatakan dalam pidatonya dirinya hanya ingin menyemangati para kader untuk meneguhkan kembali nilai jati diri perjuangan Demokrat, dan memastikan kader memahami tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintah.

"Kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Demokrat, serta memastikan seluruh kader memahami tanggung jawab kita hari ini sebagai bagian dari pemerintahan," kata AHY saat menyampaikan pidato dalam acara puncak HUT ke-25 Demokrat di Indonesia Arena, Rabu malam.

Dia menegaskan posisi Demokrat saat ini sangat jelas yaitu mendukung pemerintahan Prabowo agar melalui programnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

​"Yang berhasil bukan hanya Presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tetapi yang berhasil adalah kita semua, yang berhasil adalah Indonesia," ujar AHY.

Sementara pernyataan yang dilontarkan Budi Arie bukan hanya menimbulkan perdebatan. Ia juga diadukan oleh Relawan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) atas dugaan makar dan penghasutan. Budi Arie juga telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya tersebut.

Saat dihubungi, Budi Arie mengatakan semua pihak memang ingin membentuk poros karena begitulah watak kekuasaan. Namun, dia menyebut, pihaknya tetap konsisten dalam poros Prabowo-Gibran dan mengatakan bahwa politik memiliki waktu dan saat ini waktunya untuk bergotong royong.

"Semua ingin membentuk poros karena begitulah watak kekuasaan, tapi kami tetap konsisten di dalam poros Prabowo-Gibran. Politik ada waktunya. Hari ini waktu untuk gotong royong, saling menjaga saling menolong, mengikuti filosofi bapak bangsa, Bung Karno," kata Budi Arie saat dihubungi, Rabu.

Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, mengatakan pernyataan Doli hanya sebuah asumsi semata. Dia menegaskan bahwa PSI yang diketuai oleh Kaesang Pangarep yang merupakan anak Jokowi, tak pernah memiliki hubungan dengan Demokrat. Katanya, PSI juga merupakan partai koalisi dan belum melakukan persiapan untuk Pilpres 2029.

"Kapan pernah ada hubungan Cikeas dengan Solo," kata Ahmad saat dihubungi, Rabu.

Ahmad menyebut pernyataan Doli merupakan upaya adu domba. Dia juga melihat adanya upaya untuk menyingkirkan Gibran. Katanya, setiap independensi partai harus dihargai dan tidak boleh saling menganggu serta penilaian hanya boleh dilakukan oleh Prabowo selaku presiden.

Kubu Cikeas Tingkatkan Kapasitas Agar Dirangkul Gerindra

Peneliti Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Insan Praditya, memandang manuver Demokrat ingin meningkatkan kapasitas agar mendapatkan perhatian dan dirangkul oleh poros Gerindra yang saat ini berkuasa.

"Tampaknya, kubu Cikeas sedang meningkatkan kapasitasnya agar mendapatkan perhatian dan dirangkul oleh poros Gerindra yang saat ini berkuasa," kata Insan saat dihubungi, Rabu.

Dia mengatakan poros Solo dan Cikeas sangat kecil kemungkinannya untuk bergabung karena ada perbedaan dalam memandang demokrasi. Sementara, PDIP tidak mungkin bergabung dengan poros Solo karena faktor sejarah yang pahit di antara keduanya.

Dia juga menilai dinamika politik Pilpres 2029 muncul lebih awal karena Presiden Prabowo tengah mengonsolidasikan kekuasaan dan mulai menyingkirkan orang-orang yang tidak begitu dekat dengannya. Oleh karena itu, banyak kubu yang mulai mencari simpati masyarakat.

"Dari tiga poros, hanya poros Cikeas yang masih mungkin dan dapat bernegosiasi dengan kubu Gerindra," tutur Insan.

Sementara, PDIP sebagai pihak yang turut disinggung oleh Doli menyebut bahwa pernyataan AHY dalam pidatonya dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja dan tidak perlu dipersoalkan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pernyataan AHY yang disampaikan dalam pidato politik tentu saja memiliki motif politik.

Ia berkata dari sudut pandang politik, pernyataan AHY itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi atau lembaga pemerintahan bahwa ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh Ketum Partai Demokrat itu.

"Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari AHY atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini. Saya tidak berani menebak-nebak. Tinggal dicek seberapa sering AHY sebagai Menteri atau Ketua Umum Parpol berkomunikasi atau berinteraksi dengan Presiden," tambah Deddy.

Kata Deddy, jika dipandang dari sudut kontestasi politik, pernyataan AHY bisa saja ditafsirkan sebagai seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029. Selain itu, menurut dia, bisa diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY atau Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang.

Dia mengatakan saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden mengalami tren yang menurun. Deddy menduga AHY bisa saja menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum yang tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029. Terlebih, kata Deddy, melihat rilis hasil survei berbagai lembaga yang belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Demokrat.

"Bagaimana peluang AHY saya kurang tahu tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan. Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti KDM dan Prabowo sendiri," ucap Deddy.

AHY Mengambil Posisi Cerdik

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Partai Demokrat sedang memainkan posisi politik yang cukup cerdik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demokrat dinilai berusaha tetap menjadi bagian dari pemerintah, tetapi pada saat yang sama enggan kehilangan ceruk elektoral dari masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan.

​Sikap tersebut terlihat dari pernyataan AHY yang menegaskan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihalangi, serta demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances.

​“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” kata Arifki kepada Tirto, Kamis (10/9/2026).

​Menurut Arifki, langkah ini merupakan strategi elektoral yang sangat rasional. Jika Demokrat terlalu identik dengan kabinet, partai berlogo bintang mercy tersebut berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau pemilih kritis akibat ketatnya persaingan memperebutkan basis pemilih pro-pemerintah. Sebab itu, Demokrat berupaya merangkul ceruk pemilih kritis tanpa harus memosisikan diri sebagai oposisi.

​“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.

​Arifki menyebut posisi unik ini sebagai strategi "loyalitas berjarak". Langkah ini menjadi krusial sebagai persiapan menghadapi pertarungan Pemilu 2029, di mana Demokrat membutuhkan brand politik tersendiri agar tidak terserap oleh identitas partai-partai koalisi lainnya. Strategi ini sekaligus membuka berbagai peluang bagi AHY dalam bursa capres maupun cawapres 2029.

​Terlebih lagi, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen pada 2029 memberi ruang bagi Demokrat untuk membentuk poros sendiri jika posisi tawar AHY sebagai cawapres pendamping Prabowo melemah. Ditambah lagi, AHY harus bersaing ketat dengan figur strategis lain seperti Gibran Rakabuming Raka yang juga memiliki modal politik kuat.

​“AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.

​Meski posisi ini menguntungkan menuju 2029 karena mengamankan dua modal sekaligus--akses kekuasaan dan dukungan pemilih kritis, Arifki mengingatkan tantangan besar terkait konsistensi dan risiko identitas ganda.

​“Demokrat harus berani menunjukkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang lebih berani dengan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

Budi Arie, AHY, dan Doli Tengah Cek Ombak Posisi Partai