PDIP: Pidato AHY Bisa Jadi Sinyal Ketidakpuasan ke Pemerintah

tirto.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu bisa dipandang sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi tertentu.

“Kalau ini yang dijadikan sudut pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu,” kata Deddy dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Menurut Deddy, hal tersebut juga perlu dilihat dari intensitas komunikasi AHY maupun Partai Demokrat dengan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, dia mengaku tidak ingin berspekulasi terlalu jauh.

Selain itu, Deddy menilai pidato AHY dapat menjadi sinyal agar partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah mulai memikirkan peta politik menuju Pemilu 2029.

Deddy juga menduga pernyataan tersebut dapat menjadi pesan kepada Presiden Prabowo agar mulai mempertimbangkan AHY atau Partai Demokrat dalam kontestasi politik mendatang.

Deddy menyinggung tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo yang menurutnya sedang mengalami tren penurunan. Situasi tersebut, kata dia, dapat menjadi momentum bagi Demokrat untuk mulai membangun posisi menuju Pemilu 2029.

“Bagaimana peluang AHY saya kurang tahu tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan,” kata Deddy.

Deddy menyebut AHY perlu mengejar sejumlah nama yang telah muncul dalam radar survei politik, termasuk Dedi Mulyadi dan Presiden Prabowo Subianto.

Pandangan NasDem

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menilai pernyataan AHY merupakan sikap politik Partai Demokrat yang perlu dihormati. Namun, dia berharap para pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi menyampaikan pernyataan politik yang tidak menimbulkan tafsir berbeda-beda.

“Makanya semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi,” kata Saan kepada wartawan, Rabu.

Saan menilai stabilitas politik dibutuhkan agar pemerintahan Prabowo dapat menjalankan program-program prioritasnya.

Terkait dugaan PDIP bahwa pidato AHY merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo, Saan mengatakan persoalan tersebut tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai bentuk ketidakpuasan.

Menurut dia, partai yang berada di dalam koalisi justru harus ikut bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan pemerintah.

“Kalau ketidakpuasan kan, ada dalam barisan koalisi, harusnya sama-sama bertanggung jawab, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Saan.