tirto.id - Greenpeace Indonesia menilai proyek lumbung pangan atau food estate bukan solusi atas ketahanan pangan. Namun, food estate justru memperparah krisis pangan dan krisis iklim.
Hal ini dinyatakan Greenpeace Indonesia usai Presiden Joko Widodo meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate melalui pidatonya di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.
Dalam pidatonya di forum tersebut, Jokowi mengklaim food estate bisa menyuplai kebutuhan pangan dan energi global.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba berujar, kondisi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kini mengenaskan. Tak ada kebun singkong seperti yang dijanjikan Jokowi. Padahal, pemerintah telah membabat hutan di Gunung Mas.
"Sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022, tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini," tuturnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (3/12/2023).
Habiba menyebutkan, hutan yang ditebang itu padahal menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat adat serta masyarakat setempat. Tak hanya itu, ratusan hektare hutan itu juga menjadi pencegah krisis iklim.
Sementara itu, Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata berujar, proyek food estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau juga bermasalah.
Food estate di kedua lokasi tersebut memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September-Oktober 2023.
"Pemerintah harus menghentikan food estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan," tutur Bayu.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini," lanjutnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Restu Diantina Putri
