tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp174,9 triliun. Nilai itu setara 25,1 persen pagu Rp695,2 triliun. Angka ini merupakan capaian per 19 Agustus 2020.
Sri Mulyani bilang pemerintah tengah berupaya meningkatkan realisasinya. Termasuk menjemput bola pada kementerian terkait yang belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Kami bersama-sama pak Menko Perekonomian, Menko lainnya melakukan berbagai upaya melakukan penelusuran mereka yang belum ada DIPA. Identifikasi,” ucap Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).
Sri Mulyani menyadari sebagian anggaran belum tentu terealisasi sepenuhnya pada 2020. Ia pun meminta kementerian lembaga mengubah program dengan konsultasi komisi terkait di DPR. Namun jika masih tidak bisa, ia menyerahkan kepada satgas untuk memastikan program yang sudah ada untuk bisa dimaksimalkan.
“Sisa anggarannya kami gunakan pertama tentu kita tidak perlu mengeluarkan surat utang lebih banyak atau dalam hal itu kalau sudah jadi (sisa anggaran) SILPA untuk 2021,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran kesehatan per 19 Agustus 2020 mencapai Rp7,36 triliun atau 8,4 persen dari pagu Rp87,55 triliun. Rinciannya insentif tenaga kesehatan mencapai Rp1,86 triliun, santunan kematian nakes Rp21,6 miliar, realisasi anggaran gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, dan insentif bea masuk dan PPn kesehatan Rp2,26 triliun,
Perlindungan sosial menyentuh Rp93,18 triliun atau 49,7 persen total anggaran Rp203,91 triliun. Rinciannya Program Keluarga Harapan (PKH) Rp26,6 triliun, kartu sembako Rp26,3 triliun, sembako Jabodetabek Rp3,4 triliun, BLT non Jabodetabek Rp18,6 triliun, Kartu Prakerja Rp5,3 triliun, insentif listrik Rp3,5 triliun, BLT Dana Desa Rp9,6 triliun.
Sektoral Kementerian Lembaga (K/L/) mencapai Rp12,4 triliun atau 13,1 persen dari pagu Rp106,05 triliun. Sekitar Rp2,4 triliunnya adalah bantuan hibah untuk 1 juta usaha mikro.
Insentif usaha berupa keringanan pajak sudah menyentuh Rp17,23 triliun atau 14,3 persen dari Rp120,61 triliun. Rinciannya PPh ditanggung pemerintah 21 Rp1,35 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp3,36 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp6,03 triliun, pengembalian pendahuluan PPn Rp1,29 triliun. Penurunan tarif PPh Badan dari 25 ke 22 persen Rp5,2 triliun.
Realisasi dukungan UMKM tergolong lumayan. Capaiannya Rp44,63 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp123,47 triliun. Terakhir pembiayaan korporasi masih mencatatkan nol persen dari pagu Rp53,57 triliun lantaran masih menunggu peraturan pemerintah.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
