Menuju konten utama

Sri Mulyani akan Anggarkan Iklan Pemerintah ke Media Lawan Hoaks

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mengalokasikan anggaran pemerintah untuk iklan ke media secara langsung tanpa lewat platform.

Sri Mulyani akan Anggarkan Iklan Pemerintah ke Media Lawan Hoaks
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mengalokasikan anggaran pemerintah untuk iklan ke media secara langsung tanpa lewat platform. Hal tersebut merespons pandangan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang menyebut hoaks telah menjadi salah satu ekosistem bisnis.

Penyebabnya, tidak sedikit iklan terpasang di laman-laman yang memuat hoaks dan justru menghidupkan hoaks tersebut.

Ketua AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, kebebasan berekspresi telah membuat setiap orang, baik legislatif hingga tim sukses bisa membuat media.

Situasi tersebut membuat masyarakat mudah mendapat informasi, termasuk hoaks. Ia pun melihat hoaks tidak lagi sebatas misinformasi, tetapi mulai menjadi ekosistem bisnis.

"Hoaks merajalela dan di banyak platform bahkan kebencian menjelma menjadi semacam produk, bisa diperjualbelikan dan di sana dia susah kita atasi, juga karena ada freedom of speech di situ dan juga lebih karena itu tadi dia sudah menjelma menjadi produk, ada ekosistem bisnis di situ," kata Wens dalam Kongres Kedua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara daring di Jakarta, Sabtu (22/8/2020).

"Di konten-konten yang hatespeech, di video dan di banyak tempat itu ada iklannya. Ada iklannya. Dia lama-lama menjelma menjadi ekosistem bisnis," lanjut Wens.

Wens mengatakan, AMSI menggandeng sejumlah pihak dalam mengatasi hoaks. Salah satunya bekerja sama dengan Mafindo dengan melakukan cek fakta dan mengumpulkan ke cekfakta.com, platform yang berisi hoaks maupun kebenaran suatu informasi.

Namun, Wens melihat perlu ada langkah lebih lanjut karena hoaks sudah mengarah menjadi produk dan sudah ada brand yang masuk dalam iklan tersebut.

Ia mengatakan, AMSI mulai bertemu dengan pengelola brand untuk menyampaikan hal tersebut. Ia pun menyuarakan rencana regulasi dalam mencegah hoaks menjadi bisnis.

"Mungkin upaya dari sisi media perlu upaya yang panjang mungkin regulasi itu sangat ampuh tapi regulasi dalam situasi seperti ini jadi pedang bermata dua. Maka dari sisi bisnis jauh lebih efektif," ujar Wens.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons positif gagasan yang disampaikan Wens. Ia mengakui hoaks telah menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ia menyambut positif langkah AMSI dan insan pers yang mulai berbicara dengan platform atau pemegang brand dalam beretika dengan tidak beriklan sembarangan, terutama di konten hoaks.

Sri Mulyani berencana untuk menyalurkan iklan pemerintah ke media.

"Kami akan mencoba melakukan seperti yang kemarin Dewan Pers meminta apakah bisa iklan-iklan di seluruh pemerintahan itu betul-betul disalurkan kepada media-media yang punya kita tanpa kita mungkin akan menimbulkan persoalan mengenai retaliasi," kata Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam Kongres Kedua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara daring di Jakarta, Sabtu (22/8/2020).

Ani memahami kalau kebijakan tersebut bisa menimbulkan pro-kontra. Akan tetapi, dosen FEB UI itu menegaskan kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan demi kepentingan masyarakat.

"Jadi kita akan membuat dengan policy-policy yang memang tujuannya adalah untuk bisa kebaikan kita bersama," kata Ani.

Baca juga artikel terkait ANGGARAN COVID-19 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri