Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar mengumumkan salah satu poin pernyataan politik yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025 Partai Golkar, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Bahlil mengatakan, dengan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, partisipasi publik diharapkan tetap terjadi dengan maksimal. Pilkada di level DPRD itu juga disebutnya sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil dalam keterangan pers resminya pada Minggu (21/12/2025).
Selain itu, Partai Golkar juga mengusulkan adanya perbaikan dan penyempurnaan dari sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan pada saat Pemilu.
Menurut Bahlil, perlu ada perbaikan teknis dari penyelenggaraan sampai dengan tata kelola sistem tersebut, agar tercipta Pemilu yang jujur dan adil.
“Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Partai Golkar memandang pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
“Memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation), termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” katanya.
Selain itu, Bahlil turut mengungkapkan bahwa Partai Golkar telah mendorong dibentuknya koalisi partai politik permanen, dengan berlandaskan kepentingan ideologis dan strategis.
Koalisi permanen disebutnya tidak hanya berorientasi untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres), tetapi juga untuk membangun kerja sama politik guna memastikan kebijakan strategis pemerintah mendapatkan dukungan politik.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” tukasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Rina Nurjanah
